Isu Gagalkan Pelantikan Presiden Terpilih, Wiranto & Panglima Dinilai Berlebihan

Merdeka.com - Isu demo mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu dengan tujuan akhir menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih belakangan menyeruak. Isu itu awalnya dilontarkan oleh Menko Polhukam, Wiranto. Dia menilai aksi mahasiswa tak murni lagi tapi sudah ulah perusuh.

"Saya kira yang dihadapi atau dengan lain kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa itu, bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," kata Wiranto dalam rapat terbatas di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9) lalu.

Bahkan, menurut dia, kelompok ini ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin, sebagai presiden dan wapres 2019-2024. Keduanya dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," tegas Wiranto.

Isu itu mendapat respons dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia menyatakan bakal bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

Panglima menegaskan siapapun pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan berhadapan dengan TNI.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9), seperti dilansir Antara.

Dinilai Berlebihan

Pernyataan Wiranto dan Panglima mendapat reaksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah menilai, pernyataan tersebut sangat berlebihan.

"Saya menilai, sikap tersebut berlebihan," kata Dinno Ardiansyah.

Dia menegaskan aksi #ReformasiDikorupsi tak menuntut Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun. Selain itu, aksi mahasiswa itu juga tak bermaksud menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.

"Mahasiswa cuma minta segera dikeluarkan Perppu dari UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah disahkan," tuturnya.

Menurutnya, sejak awal substansi gerakan mahasiswa tak ada yang mengarah ke penolakan pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Dia kembali menegaskan, gerakan mahasiswa bertuju pada dibatalkannya RUU KUHP dan dikeluarkannya Perppu KPK.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan tersebut bisa berpotensi memperkeruh situasi. Sebab, tudingan tak terukur dan berbasiskan indikator kuat.

"Model statement tersebut bisa membuat mahasiswa marah dan tersinggung karena terkesan menyudutkan. Buatlah suasana dengan statement yang menyelamatkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan malah memperkeruh," katanya.

Menurutnya, mahasiswa hanya menolak revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, bakal melemahkan pemberantasan korupsi dan khawatir Indonesia menjadi feodalisme. Dia yakin aksi mahasiswa itu tulus dan tak ada keinginan membuat kerusuhan.

"Mereka mengkritik elite dan pemimpin sebagai obat penawar yang menyehatkan bagi demokrasi dan negara," katanya.