Jadi joki tes CPNS Kemenkum HAM, PNS di Makassar dicokok polisi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Andi Slamet alias Memet (30), PNS bidang koperasi Pemkot Makassar diciduk polisi di rumahnya di Kecamatan Bontoala pada Rabu (7/11) pagi kemarin. Andi Slamet harus berurusan dengan polisi karena menjadi sindikat joki ujian CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Gedung RRI Makassar, Jl Ribura’ne.

Dia berperan membuat identitas palsu untuk digunakan joki yang ikut tes atau ujian menggantikan peserja ujian yang sesungguhnya.

Selasa sore sebelumnya, polisi juga menangkap Muhammad Rusnan, (33) pekerjaan swasta, warga Kecamatan Biringkanayya. Sama dengan Andi Slamet, dia juga bertugas membuat identitas palsu peserta ujian CPNS. Cara kerja mereka, melakukan scan kartu ujian dan foto peserta, kemudian membubuhkan stampel palsu.

Orang lain juga bertanya?

Polisi masih memburu tujuh orang lainnya yang masuk dalam sindikat ini. Sebelum Andi Slamet dan Rusnan, enam orang telah ditangkap lebih dulu.

Enam orang itu adalah Martin Tumpak Rumapea, Ahmad Lutfi, Hamdi Widi dan Adi Putra Sujana, Musriadi dan broker Wahyudi, seorang dokter yang bertugas di bagian kesehatan salah satu BUMN bsar di Makassar.

"Jaringan perjokian ini terbongkar berawal dari foto di kartu ujian dan di KTP tidak ada kesesuaian setelah diverifikasi oleh petugas ujian CPNS. Setelah satu tertangkap, dikembangkan dan akhirnya dapatlah jaringannya dengan peran masing-masing berbeda," kata Dicky Sondani.

"Dokter Wahyudi ini adalah mentor di lembaga bimbel ujian CPNS. Terjadi komunikasi antara peserta bimbel yakni menawarkan joki jika calon peserta ujian CPNS merasa tidak akan sanggup menyelesaikan soal ujian yang dirasa berat," sambung dia.

Cara kerja jaringan perjokian ini tampak begitu sistematik. Apalagi, mereka bukan kali ini aja beraksi.

Pelaku Muhammad Rusnan dan Andi Slamet mengaku terpaksa menjadi joki untuk membantu keluarga yang mendaftar CPNS. Dari disnis joki CPNS pelaku bisa mendapatkan Rp 75 juta yang kemudian. Sementara Andi Slamet, mengaku akan dibayar Rp 5 juta.

Untuk mempertanggungjawabkan pertemuannya, semua pelaku perjokian CPNS ini disangkakan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dan turut serta melakukan tindak pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.

(mdk/lia)