Jadi Nama Ibu Kota Negara, Nusantara Menyiratkan Pembangunan Mentalitas Bangsa

Merdeka.com - Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru. Nama Nusantara dinilai menyiratkan makna cita-cita untuk mengembalikan spirit kejayaan Nusantara dan mentalitas bangsa sebagai bangsa yang unggul dan berjaya seperti dahulu kala.

Dosen Pascasarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wachid Ridwan mengatakan mentalitas yang perlu kembali dibangun ialah mentalitas bangsa yang sama seperti pada saat para founding fathers bangsa ini memperjuangkan hingga memproklamirkan kemerdekaan. Menurutnya semangat yang tercermin pada saat itulah yang perlu menjadi pijakan untuk mengembalikan mentalitas bangsa.

"Tantangan bangsa ke depan akan lebih bervariatif dan kompleks. Pijakan utama itu menurut saya ya semangat kejiwaan, semangat kebersamaan, semangat keberagamaan dan semua yang terjadi selama proses bagaimana founding fathers kita itu yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah spirit itulah yang perlu kita bangun lagi," katanya, Jumat (28/1).

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk kembali membangun mentalitas bangsa, maka semua lapisan masyarakat memiliki peran masing-masing sesuai dengan bidang dan keahliannya yang bertujuan memperkuat semangat persatuan sebagai pijakan dasar bangsa. Ketika peran tanggung jawab sebagai warga negara dijalankan dengan baik, menurutnya tidak mustahil mentalitas bangsa yang sarat akan semangat persatuan ini akan makin terbangun.

Ia menambahkan, dukungan berupa pengawasan yang baik dari masyarakat dapat menjadi pemicu keberhasilan yang mana akan menjadi goresan sejarah bangsa yang sangat baik.

"Insyaallah kalau kita semua dan semua elemen bangsa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan nanti, maka Insyaallah akan jadi goresan sejarah yang betul-betul ingin Indonesia ini baru dan kita berkomitmen untuk mewujudkan," jelasnya.

Terkait pro dan kontra Undang-Undang (UU) IKN, Sekretaris Badan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) ini menilai sebagai sebuah hal yang wajar dalam dunia demokrasi.

"Saya kira dalam dunia demokrasi seperti ini, polemik-polemik yang semacam itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi jangan sampai ada kekerasan," ujarnya.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang mudah. Namun bagaimana pun UU IKN telah disahkan menjadi sebuah konsensus oleh pemerintah. Ia menilai, masyarakat perlu mendukung dan berpartisipasi terkait kebijakan tersebut.

"Kita semua perlu mendukung, perlu ikut serta berpartisipasi. Yang saya maksudkan ini adalah adanya pengawasan. Jadi tetap harus ada pengawasan dan harus ada kritik yang membangun," ungkap Wachid.