Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Perusakan Atribut Demokrat ke Polisi
Merdeka.com - Perkara tersangka perusak atribut Partai Demokrat dinyatakan belum lengkap sehingga jaksa mengembalikannya ke penyidik polisi. Kejaksaan Negeri Pekanbaru memberikan beberapa petunjuk agar dilengkapi polisi.
"Berkasnya ini P19 yang pertama. Kita kembalikan ke penyidik," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Ahmad Fuadi Rabu, (9/1).
Perusakan bendera dan baliho selamat datang saat kunjungan kerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Riau ke penyidik Polresta Pekanbaru. Berkas, tersangka inisial HS (22) dikembalikan ke penyidik Polresta Pekanbaru pada pekan lalu.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang akan diputuskan MK dalam waktu 14 hari? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, kejaksaan memberikan waktu 14 hari kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut.
Fuadi tak menjelaskan petunjuk apa yang diberikan kepada polisi. Sebab, Fuadi mengatakan petunjuk jaksa sudah masuk dalam teknis penyidikan dan tidak untuk dipublikasikan.
"Itu sudah teknis ya," katanya.
Selain mengembalikan berkas perkara perusakan atribut Partai Demokrat, jaksa juga Fuad juga mengembalikan berkas tersangka perusakan atribut Partai PDI Perjuangan. Namun, berkas tersangka perusakan atribut PDI Perjuangan dengan dua tersangka KS dan MW telah dilengkapi polisi dan dikirim kembali ke jaksa.
"Yang perusakan PDIP sudah diserahkan ke Kejari Pekanbaru lagi. Kalau yang Demokrat belum," jelasnya.
Sebelumnya, HS ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus perusakan ribuan atribut Partai Demokrat saat kunjungan SBY ke Kota Pekanbaru, 15 Desember 2018 lalu.
Pemuda lulusan perguruan tinggi negeri itu saat ini masih ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Awalnya dia diamankan simpatisan Partai Demokrat saat tertangkap tangan merusak atribut lalu diserahkan ke polisi.
Hs melakukan erusakan atribut partai berlambang Mercy yang terpasang di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Saat itu, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Pekanbaru langsung turun ke lokasi. Kebaradaan SBY bertepatan dengan kunjunga Presiden Joko Widodo.
Selain kasus itu, Polresta Pekanbaru juga menetapkan dua tersangka perusakan atribut partai lainnya. Dalam perkara ini kedua tersangka berinisial Ks dan MW ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perusakan atribut partai PDIP di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Ketiga tersangka dari dua perkara ini, seluruhnya ditangani Polresta Pekanbaru dan dilakukan penahanan karena ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP Jo 406 tentang perusakan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaKPK juga akan mempelajari putusan MA yang justru berpihak kepada Rafael untuk mengembalikan sejumlah aset.
Baca SelengkapnyaPengembalian berkas dari JPU ke penyidik atau dikenal dengan P-19 dilakukan oleh Kejati DKI pada Kamis, 28 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menyatakan berkas perkara Pegi Setiawan belum lengkap. Berkas itu segera dikembalikan ke penyidik Polda Jabar.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu dinilai sebagai petunjuk dari Kejati DKI Jakarta yang kaitannya dengan penyelesaian berkas perkara.
Baca Selengkapnya