Follow
Jelang Pemilu 2019, KY akan beri pelatihan untuk 80 hakim
Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pelatihan terhadap 80 orang hakim jelang Pemilu 2019. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar hakim memahami perkara-perkara pemilu.
"Pelatihan tersebut dibuat sehingga tidak terjadi persoalan karena banyak yang baru dalam UU Pemilu. Itu juga penyegaran tentang masalah kepemiluan," kata Joko di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).
Dia menjelaskan pihaknya telah mendengar dari KPU dan Bawaslu terdapat beberapa pengaduan terkait pemilu di daerah Jawa Timur dan Sumatera Utara.
-
Bagaimana Mahkamah Agung ingin ciptakan hakim muda yang kompeten? Harapannya, bisa mendukung proses regenerasi hakim dan menghadirkan hakim muda yang kompeten dan berkualitas.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Siapa yang membantu KPU Jakarta Timur dalam Pemilu 2024? Tedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
-
Apa tujuan rapat permusyawaratan hakim? Mahkamah Konstitusi (MK) memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari ini, Sabtu, usai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU.
"Oleh karena itu pelatihan hakim itu difokuskan di Medan dan Surabaya. Kami makanya sudah bantu MA beri pelatihan hakim di Medan dan Surabaya. 42 orang Karena ini banyak peraturan baru maka perlu persepsi yang sama dari para hakim," papar Joko.
"Ada laporan tentang tindak pidana pemilu, kan nanti ada yang TUN, Bawaslu, DKPP, untuk pidana KY sudah bantu persiapkan hakim-hakim nanti kalau ada pelanggaran pidana siap," papar Joko.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sederet Strategi KY Tingkatkan Ratusan Hakim Sepanjang 2023
Baca Selengkapnya
Aris mengatakan pihaknya juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Baca Selengkapnya
Seratus Jurkam disiapkan PDIP untuk memenagkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Di tahun politik, diperkirakan bakal banyak terjadi persidangan sengketa Pemilu
Baca Selengkapnya
KPU RI pada beberapa waktu lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan daerah.
Baca Selengkapnya
MK juga menyiagakan dokter bagi hakim selama tahapan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo mengatakan, dalam mempersiapkan PHPU, MK telah melakukan simulasi.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan (THN ABW) menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Saksi Demokrasi di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Baca Selengkapnya
Tahap pertama pengadaan logistik Pemilu telah mencapai separuhnya.
Baca Selengkapnya
Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca Selengkapnya