Jika tak gubris rekomendasi Pansus Pelindo, Jokowi bisa dimakzulkan
Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo DPR Rieke Diah Pitaloka mengancam akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Dia akan melakukan hal tersebut jika rekomendasi Pansus tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Sebelumnya Pansus Pelindo telah memberikan rekomendasinya soal kasus di tubuh PT Pelindo kepada presiden. Pansus Pelindo merekomendasikan pencopotan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Menurut Rieke bila rekomendasi itu tidak dijalankan maka Hak Menyatakan Pendapat bisa digulirkan, diambil keputusan di paripurna, diajukan kepada MK. Dengan itu maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang Komisi XI DPR tekankan soal pinjol? 'Kepada masyarakat agar meminjam ke entitas yang resmi dan terdaftar di OJK. Kami juga tekankan bahwa pinjol semestinya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan kepentingan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Tak hanya itu, kami juga berpesan agar pinjaman dilakukan sesuai dengan kemampuan agar nantinya tidak gagal bayar dan menjadi korban pinjol ilegal,' ujar Puteri saat dihubungi, Kamis (4/4).
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Rizki Natakusumah, yang juga dikenal sebagai suami Beby Tsabina, adalah anggota DPR-RI periode 2019-2024. Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya. Setiap momen rapat yang diunggah di Instagram tidak lupa disertai dengan topik yang dibahas, memberikan gambaran jelas tentang peran aktif Rizki di DPR.
Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti justru menantang Rieke untuk bertindak konkret. Menurutnya sejauh ini ancaman Rieke hanya bersifat oral yang tak ada buktinya.
"Itu kan hanya gagah-gagahan, tapi gak ada satu action pun dia akan melakukan itu. Kita justru sekarang menantang Rieke, buktikan. Jangan tanggung-tanggung juga. Misalnya Rieke mengumpulkan tanda tangan baik anggota DPR atau masyarakat untuk memakzulkan Pak Jokowi. Misalnya Rieke menginisiasi supaya mengajukan hak angket kepada presiden. Jadi jangan hanya omongan saja, jangan ancam mengancam saja," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/12).
Ray mengakui bahwa DPR bisa saja mendorong Jokowi agar dilengserkan. Sebab menurutnya hasil pendalaman Pansus bisa menjadi landasan.
"Ya terserah mereka, kita tunggu saja. Jadinya kita jangan ditakuti-takuti sama Rieke dong ya. Kita berharap dia tunjukkan dong keinginan itu dalam bentuk apa. Intinya kan kalau Rini sama Lino tak dicopot maka dia akan makzulkan, kan kira-kira begitu," tuturnya.
Namun Ray bingung respon seperti apa dari Jokowi yang diinginkan oleh DPR atas Pansus. Sebab menurutnya rekomendasi tersebut bisa disikapi dalam banyak bentuk.
"Ya namanya rekomendasi kan sebenarnya tak ada kewajiban seseorang untuk melaksanakannya. ?Kan kita kan tidak tahu seperti apa keinginan mereka dalam hal untuk direspon. Kalau dia merasa presiden tak melaksanakannya, terus dia mau memakzulkan, silakan," ujarnya.
Sebelumnya Rieke menjelaskan bahwa dari hasil temuan Pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN yang disampaikan di bawah sumpah dan dalam rapat terbuka, akan sangat sulit keduanya mengelak dari pembuktian telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, Putusan MK, UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam proses perpanjangan kontrak JICT antara Indonesia (Pelindo II) dengan Hongkong (HPH). Perpanjangan dilakukan 2015, padahal kontrak baru berakhir 2019.
"Saya bukan menuduh, hanya pikiran selintas saja jangan-jangan Pak JK sedang mendorong terbentuknya opini Pansus Pelindo bukan pansus angket. Dan berharap Presiden percaya," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/12).
Rieke juga menegaskan bahwa jika karena JK, Presiden Jokowi tidak tindaklanjuti, maka Jokowi bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan permufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya.
"Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya. Kalau Joko Widodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya?" pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaLangkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca SelengkapnyaJimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca Selengkapnya