Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika tak gubris rekomendasi Pansus Pelindo, Jokowi bisa dimakzulkan

Jika tak gubris rekomendasi Pansus Pelindo, Jokowi bisa dimakzulkan Jokowi dan Rieke. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo DPR Rieke Diah Pitaloka mengancam akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Dia akan melakukan hal tersebut jika rekomendasi Pansus tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Sebelumnya Pansus Pelindo telah memberikan rekomendasinya soal kasus di tubuh PT Pelindo kepada presiden. Pansus Pelindo merekomendasikan pencopotan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Menurut Rieke bila rekomendasi itu tidak dijalankan maka Hak Menyatakan Pendapat bisa digulirkan, diambil keputusan di paripurna, diajukan kepada MK. Dengan itu maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden.

Orang lain juga bertanya?

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti justru menantang Rieke untuk bertindak konkret. Menurutnya sejauh ini ancaman Rieke hanya bersifat oral yang tak ada buktinya.

"Itu kan hanya gagah-gagahan, tapi gak ada satu action pun dia akan melakukan itu. Kita justru sekarang menantang Rieke, buktikan. Jangan tanggung-tanggung juga. Misalnya Rieke mengumpulkan tanda tangan baik anggota DPR atau masyarakat untuk memakzulkan Pak Jokowi. Misalnya Rieke menginisiasi supaya mengajukan hak angket kepada presiden. Jadi jangan hanya omongan saja, jangan ancam mengancam saja," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/12).

Ray mengakui bahwa DPR bisa saja mendorong Jokowi agar dilengserkan. Sebab menurutnya hasil pendalaman Pansus bisa menjadi landasan.

"Ya terserah mereka, kita tunggu saja. Jadinya kita jangan ditakuti-takuti sama Rieke dong ya. Kita berharap dia tunjukkan dong keinginan itu dalam bentuk apa. Intinya kan kalau Rini sama Lino tak dicopot maka dia akan makzulkan, kan kira-kira begitu," tuturnya.

Namun Ray bingung respon seperti apa dari Jokowi yang diinginkan oleh DPR atas Pansus. Sebab menurutnya rekomendasi tersebut bisa disikapi dalam banyak bentuk.

"Ya namanya rekomendasi kan sebenarnya tak ada kewajiban seseorang untuk melaksanakannya. ?Kan kita kan tidak tahu seperti apa keinginan mereka dalam hal untuk direspon. Kalau dia merasa presiden tak melaksanakannya, terus dia mau memakzulkan, silakan," ujarnya.

Sebelumnya Rieke menjelaskan bahwa dari hasil temuan Pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN yang disampaikan di bawah sumpah dan dalam rapat terbuka, akan sangat sulit keduanya mengelak dari pembuktian telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, Putusan MK, UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam proses perpanjangan kontrak JICT antara Indonesia (Pelindo II) dengan Hongkong (HPH). Perpanjangan dilakukan 2015, padahal kontrak baru berakhir 2019.

"Saya bukan menuduh, hanya pikiran selintas saja jangan-jangan Pak JK sedang mendorong terbentuknya opini Pansus Pelindo bukan pansus angket. Dan berharap Presiden percaya," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/12).

Rieke juga menegaskan bahwa jika karena JK, Presiden Jokowi tidak tindaklanjuti, maka Jokowi bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan permufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya.

"Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya. Kalau Joko Widodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya?" pungkasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.

Baca Selengkapnya
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud

Baca Selengkapnya
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rencana Pemakzulan Jokowi, Mulai Peringatan untuk Presiden Sampai Pasang Badan Eks Panglima
VIDEO: Rencana Pemakzulan Jokowi, Mulai Peringatan untuk Presiden Sampai Pasang Badan Eks Panglima

Justru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP

Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.

Baca Selengkapnya
Jimly Bicara Peluang Pemakzulan Presiden Usai Putusan MKMK
Jimly Bicara Peluang Pemakzulan Presiden Usai Putusan MKMK

Jimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja

"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras Desak Jokowi Segera Merespons Soal Pemakzulan: Akan Muncul Gerakan Makin Besar
VIDEO: PDIP Keras Desak Jokowi Segera Merespons Soal Pemakzulan: Akan Muncul Gerakan Makin Besar

PDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons

Baca Selengkapnya