JK: Halal dan haram itu juga ada pengaruh politik, contohnya di Arab

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, persoalan halal dan haram perlu dikaji lebih dalam. Salah satunya dari sisi akademis. Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan ceramah sebelum berbuka puasa di depan pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Istana Wapres, Jl Merdeka Selatan, Kamis (31/5).

"Kita juga kemarin bicara UU Halal. Ini perlu pembahasan secara akademis," kata JK.

Karena, kata JK, menentukan haram atau halalnya dari produk makan, minum serta barang bisa dilihat sesuai kebutuhan dan manfaat. Seperti minuman beralkohol yang kadarnya rendah.

Walaupun rendah, dia menjelaskan, masyarakat harus melihat terlebih dahulu manfaat dari alkohol tersebut. Jika alkohol tersebut, kata JK, memabukan dan mendatangkan mudarat, alkohol tersebut jadi haram.

"Saya kasih (contoh) bir. ini halal apa haram? Alkohol 9 persen halal apa haram? Haram," kata JK.

"Terus satu (lagi) botol alkoholnya 70 persen ini halal apa haram? Ini untuk kalau sakit kita mau disuntik kita mesti dibersihkan alkoholnya, tapi ini halal. Ulama pun kalau disuntik pakai ini juga. Kan tidak memabukkan," ungkap JK.

Dia juga mempersoalkan halal dan haram di negara lain. Seperti di Arab Saudi yang April lalu baru saja meresmikan bioskop di Kota Riyadh. Sebelumnya, kata JK, mereka jika ingin menonton film di bioskop perlu keluar dari Saudi.

Diketahui Saudi sudah memiliki bioskop pada 1970-an namun saat itu para ulama melarang. Lantaran menimbulkan masalah dan meminta agar semua bioskop ditutup.

"Halal haram itu juga ada pengaruh politiknya, dulu di Saudi haram nonton bioskop. Begitu politik berubah halal nonton bioskop," tutup JK.