Johan Budi sebut Jokowi belum putuskan PJ Gubernur Jabar dan Sumut

Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo belum menentukan Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, kemungkinan surat usulan Pj gubernur dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah masuk ke meja Jokowi.

"Mungkin suratnya sudah dikirim ke Presiden. Apakah Presiden kemudian menyetujui atau tidak, saya belum tahu," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/1).

Dalam surat usulan itu, Tjahjo menunjuk dua nama perwira tinggi (pati) Polri. Keduanya yakni Irjen Polisi M Iriawan dan Irjen Polisi Martuani Sormin yang akan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Usulan dua nama ini menuai kritikan keras dari publik. Sejumlah pihak menilai, pati Polri tidak bisa menjadi Pj Gubernur karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.

Johan mengatakan, semua masukan publik akan dipertimbangkan Jokowi untuk menentukan siapa yang layak menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Ada kritikan, masukan dari publik tentu ini akan jadi bahan pertimbangan Pak Presiden untuk memutuskan apakah usulan Pak Mendagri ini disetujui atau tidak," katanya.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Tjahjo soal usulan dua nama tersebut. Tjahjo mengaku sengaja menunjuk dua nama ini karena keterbatasan jumlah eselon I di Kemendagri. Sejatinya, kekosongan jabatan kepala daerah harus diisi pejabat eselon I Kemendagri.

"Satu alasan yang dikemukakan (Tjahjo Kumolo) waktu itu adalah banyaknya Pilkada itu. Sekarang kalau penjabat di Gubernur itu kan paling tidak eselon I di Kemendagri kan, nah kalau ada 5, 6 (kursi kepala daerah yang kosong) sementara eselon I di Kemendagri 4, atau 5 kan Kemendagri-nya bagaimana? Harus kerja juga. Karena kalau pejabat gubernur atau Plt gubernur full time di sana, di daerah," terang Johan.

"Tapi apa pun itu, sekali lagi seperti Pak Mendagri sampaikan baru batas usulan," katanya.