Jokowi bakal panggil pengusaha yang simpan uang di luar negeri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berencana memanggil warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menjelaskan lebih detail pentingnya berperan serta dalam penerapan UU Tax Amnesty. Pemanggilan akan dilakukan setelah Lebaran.

"Ya nanti setelah Lebaran lah, bertahap, dalam sebuah kelompok-kelompok itu akan kita jelaskan ini ini ini," kata Jokowi, sapaannya, usai menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/7).

Jokowi mengatakan, 95 persen WNI yang menyimpan uangnya di luar negeri adalah pengusaha. Mantan wali kota Solo ini mengaku sudah mengantongi nama-nama pengusaha tersebut.

"Hampir 95 persen pengusaha. Nanti tinggal saya undang satu per satu. Namanya jelas, nyimpan di mana juga jelas. By name, by address. Paspor-nya ada semuanya. Jadi enggak usah nunggu 2018," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menegaskan pengampunan pajak bertujuan menarik dana warga Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama di negara suaka pajak atau tax haven. Dengan begitu, modal pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi bertambah.

"Pemerintah ingin tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau orang per orang, atau kelompok," tegasnya.

Atas dasar itu, dia mengajak konglomerat Indonesia yang masih menyimpan asetnya di luar negeri untuk sukarela mengikuti program tersebut. Sebab, sudah selazimnya, kekayaan yang diperoleh di Tanah Air dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Dan juga kalau dibandingkan peluang di negara lain, Indonesia ini lebih besar. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang bapak ibu simpan di luar, dengan adanya payung hukum UU Tax Amnesty ini bisa berbondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai, untuk pembangunan negara kita."