Jokowi Harus Perbaiki Manajerial Kepemimpinannya untuk Hadapi Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Ketua DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menilai Presiden Joko Widodo harus memperbaiki kemampuan manajerialnya. Hal itu menanggapi kemarahan Jokowi ketika dua menterinya, Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi ke luar negeri saat di Tanah Air diberlakukan PPKM Darurat. Ditambah, Jokowi juga dinilai masih kurang responsif terhadap kritik dan masukan.
"PKS melihat bahwa yang harus diperbaiki adalah manajerial kepemimpinan Presiden, apalagi selama ini dinilai masih kurang responsif terhadap kritik dan masukan," ujar Nabil, Senin (19/7).
Pro kontra di kabinet Jokowi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, terutama terkait penanganan pandemi Covid-19.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Sikap dua menteri Jokowi yang bepergian ke luar negeri cerminan kemampuan manajerial Presiden Jokowi.
"Bagi kami, sikap para menteri tersebut merupakan cerminan dari manajerial kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri. Karena langkah dan kebijakan pemerintah merujuk kepada komando dari orang nomor satu di republik ini. Bukankah Presiden menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi presiden," ujar Nabil.
Mengutip hasil survei LSI, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi menurun. Dari 56 persen pada Februari 2021, turun ke 43 pada Juni 2021. Untuk pertama kali kepercayaan publik kepada presiden di bawah 50 persen.
Nabil menyebut survei ini menjadi alarm pemerintahan Jokowi supaya serius untuk memperbaiki kinerjanya.
"Tentu temuan survei ini menjadi alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kami mendorong Presiden beserta seluruh stakeholder pemerintah lebih serius untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam membangkitkan ekonomi nasional dan penanganan pandemi," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nawawi mengaku mendapat tugas berat dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaTingginya kepuasan masyarakat ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya"Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca Selengkapnya"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik atau public trust.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabwo, pemerintah Jokowi sudah meletakan pondasi kuat untuk perbaikan.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya