Jokowi Lantik Letjen Dudung Abdurachman jadi Kasad Besok

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Rabu(17/11) hari ini. Tak hanya itu, Jokowi juga akan melantik Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Andika.

"Iya," singkat seorang sumber kepada merdeka.com, Selasa (16/11).

Ia mengungkap pelantikan akan digelar siang hari.

Orang lain juga bertanya?

Untuk diketahui pada Mei 2021, Dudung baru saja dimutasi dan ditunjuk menjadi Pangkostrad. Jabatan baru tersebut membuat Dudung menyandang bintang tiga alias Letjen.Mutasi itu berdasarkan salinan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/435/V/2021. Surat itu ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dudung selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras. Tak ayal, sejumlah jabatan pernah diemban pria kelahiran Bandung, 19 November 1965 itu sebelum menjabat Pangdam Jaya. Karir militernya dimulai sejak lulus SMA, memutuskan untuk mendaftar Akabri Darat yang perlu pendidikan hingga tahun 1988. Pendidikan tersebut membuatnya menerima pangkat Letnan Dua.

Karirnya teror moncer hingga Dudung tercatat pernah menjabat sebagai Dandim 0406/Musi Rawas. Dandim 0418/Palembang, Aspers Kasdam VII/Wirabuana (2010—2011). Danrindam II/Sriwijaya (2011). Dandenma Mabes TNI, Wagub Akmil (2015—2016), Staf Khusus Kasad (2016—2017), Waaster Kasad (2017—2018), Gubernur Akmil (2018—2020) hingga Pangdam Jaya sejak Juli 2020.

Saat menjabat Pangdam Jaya inilah nama Dudung Abddurachman semakin meroket. Terlebih setelah dengan tegas memerintahkan prajurit mencopot baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab.

Menurut dia, baliho-baliho yang tersebar di sejumlah titik ibu kota itu menyalahi aturan. Baliho-baliho itu pernah diturunkan petugas Satpol PP, namun tetap dipasang kembali.

Dia pun meminta siapapun harus taat pada hukum, tanpa terkecuali. Karena itu Dudung meminta baik ormas ataupun pihak manapun untuk tidak sembarangan memasang baliho.

"Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," tegas Dudung.

(mdk/rhm)