Jokowi minta 241 kabupaten segera bentuk Satgas Kemudahan Berusaha
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta 241 kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk segera melaksanakan perintah pemerintah pusat. Pembentukan satgas tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Saya minta kabupaten/kota yang belum memiliki satgas yang tadi disampaikan Pak Menko (Perekonomian) segera dibentuk," tegasnya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah bertema 'Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah' di Hall B, Jakarta Internasional Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Jokowi mengingatkan, pembentukan satgas Kemudahan Berusaha bisa mendorong pertumbuhan investasi di daerah dan ekspor keluar negeri. Jika para kepala daerah mengabaikan satgas tersebut maka Indonesia akan menjadi negara tertinggal.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
"Kita ingin bener-bener jangan sampai kalah dengan negara lain," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, peringkat investasi dan ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak.
"Kita ini negara besar, dengan SDM besar. Masa ekspor kita kalah dengan Malaysia, Filipina, Vietnam kalah kita. Kalau diterus-teruskan kita enggk mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan maka bisa kita ditinggal lagi sama Laos, Kamboja. Kalah kita," ucapnya dengan nada kesal.
Jokowi meyakini, Indonesia bisa menjadi negara berkembang jika SDA dan SDM digunakan secara optimal. Para kepala daerah juga harus terlibat proaktif untuk mendukung pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha.
"Kunci itu ada di bapak ibu saudara-saudara semuanya. Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, kuncinya ada di situ. Di sini, di ruangan ini kuncinya. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, itu saja," pungkas dia.
Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, ada 241 kabupaten/kota yang belum membentuk satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mereka di antaranya Kabupaten Halmahera Barat, Buru, Kaimana, Asmat, Manokwari, Jayapura, Mappi, dan Alor.
Ada juga Kabupaten Bima, Kutai Kertanegara, Tarakan, Balangan, Manado, Mamasa, Kendari, Sukamara, Singkawang, Bengkayang, Dompu, Kupang, Sumba Barat, Nunukan, dan Buton.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaRosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku senang pengusaha kini berbicara soal pengentasan stunting. Sebab, biasanya kalangan pengusaha berbicara soal untung-rugi saja.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya