Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi minta 241 kabupaten segera bentuk Satgas Kemudahan Berusaha

Jokowi minta 241 kabupaten segera bentuk Satgas Kemudahan Berusaha jokowi. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta 241 kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk segera melaksanakan perintah pemerintah pusat. Pembentukan satgas tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Saya minta kabupaten/kota yang belum memiliki satgas yang tadi disampaikan Pak Menko (Perekonomian) segera dibentuk," tegasnya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah bertema 'Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah' di Hall B, Jakarta Internasional Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Jokowi mengingatkan, pembentukan satgas Kemudahan Berusaha bisa mendorong pertumbuhan investasi di daerah dan ekspor keluar negeri. Jika para kepala daerah mengabaikan satgas tersebut maka Indonesia akan menjadi negara tertinggal.

Orang lain juga bertanya?

"Kita ingin bener-bener jangan sampai kalah dengan negara lain," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, peringkat investasi dan ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak.

"Kita ini negara besar, dengan SDM besar. Masa ekspor kita kalah dengan Malaysia, Filipina, Vietnam kalah kita. Kalau diterus-teruskan kita enggk mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan maka bisa kita ditinggal lagi sama Laos, Kamboja. Kalah kita," ucapnya dengan nada kesal.

Jokowi meyakini, Indonesia bisa menjadi negara berkembang jika SDA dan SDM digunakan secara optimal. Para kepala daerah juga harus terlibat proaktif untuk mendukung pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha.

"Kunci itu ada di bapak ibu saudara-saudara semuanya. Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, kuncinya ada di situ. Di sini, di ruangan ini kuncinya. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, itu saja," pungkas dia.

Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, ada 241 kabupaten/kota yang belum membentuk satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mereka di antaranya Kabupaten Halmahera Barat, Buru, Kaimana, Asmat, Manokwari, Jayapura, Mappi, dan Alor.

Ada juga Kabupaten Bima, Kutai Kertanegara, Tarakan, Balangan, Manado, Mamasa, Kendari, Sukamara, Singkawang, Bengkayang, Dompu, Kupang, Sumba Barat, Nunukan, dan Buton.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY

Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Ingin Ada Masyarakat Tergusur karena Pembangunan IKN
Jokowi Tak Ingin Ada Masyarakat Tergusur karena Pembangunan IKN

Jokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai

"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Bank Tak Tebang Pilih Beri Kredit UMKM: Jangan Cuma Lihat Agunan, Lihat Juga Prospeknya
Jokowi Minta Bank Tak Tebang Pilih Beri Kredit UMKM: Jangan Cuma Lihat Agunan, Lihat Juga Prospeknya

Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.

Baca Selengkapnya
Baru Sehari Dilantik Menteri Investasi, Kini Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Satgas IKN
Baru Sehari Dilantik Menteri Investasi, Kini Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Satgas IKN

Rosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target

Baca Selengkapnya
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi

Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%

Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Beri Arahan ke 517 Kepala Daerah di IKN, Dua Gubernur Ini Absen
Presiden Jokowi Beri Arahan ke 517 Kepala Daerah di IKN, Dua Gubernur Ini Absen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Senang Apindo Bahas Stunting: Biasanya Ngomongin Cuan Terus
Jokowi Senang Apindo Bahas Stunting: Biasanya Ngomongin Cuan Terus

Jokowi mengaku senang pengusaha kini berbicara soal pengentasan stunting. Sebab, biasanya kalangan pengusaha berbicara soal untung-rugi saja.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Baca Selengkapnya