Follow
Jokowi Minta Kepala Daerah Sevisi Tangani Covid-19: Jangan Buat Acara Sendiri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah untuk satu visi menangani pandemi Covid-19. Kepala daerah diharapkan bekerja berdasarkan undang-undang.
"Kita bekerja ada amanat konstitusi jadi pegangannya itu.Jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga kita dalam pemerintahan tidak berada dalam garis visi yang sama," ungkap Jokowi usai meninjau Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (1/4).
Jokowi juga mengingatkan semua pemerintah daerah meningkatkan jaringan pengamanan nasional. Maksudnya, boleh melakukan pembatasan tetapi dengan cara yang wajar, tidak sampai karantina wilayah.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi jaga kesehatan? Karena aktivitas sebagai Presiden yang terbilang sangat tinggi, Jokowi selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya dengan rutin mengonsumsi jamu. Tri selaku koki andalan Jokowi selalu membuat racikan jamu spesial yang terbuat dari temulawak, kunyit dan jahe. Pantas saja yaa Pak Jokowi selalu tampil prima disetiap kesempatan.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
"Saya kira itu pembatasan yang wajar, daerah ingin mengontrol. Tetapi bukan dalam keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, beberapa daerah menginginkan agar wilayahnya diberlakukan lockdown, ataupun karantina wilayah. Hal tersebut juga sempat diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berlakukan karantina wilayah. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Mega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Pemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menyampaikan sejumlah hal kepada kepala daerah se-Indonesia.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahkan, gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, serta sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Baca Selengkapnya