Jokowi Pastikan Dewan Pengawas KPK Bukan Politisi dan Penegak Hukum Aktif

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mempunyai dewan pengawas. Menurut Jokowi, setiap lembaga negara seperti presiden, MA dan DPR harus berkerja secara check and balances.

"Untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Presiden saja diawasi untuk antisipasi jika nanti ada yang tidak wajar," kata Jokowi di Istana, Jumat (13/9).

Oleh karena itulah Jokowi beralasan internal KPK perlu dewan pengawas. Jokowi memastikan dewan pengawas KPK berasal dari tokoh masyarakat, akademisi, pegawai KPK.

"Bukan politisi ataupun aparat penegak hukum yang aktif. Dewan pengawas dipilih presiden melalui penjaringan," katanya.

Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah atas Rancangan Undang- Nomor 30 Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atau revisi atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Poin pertama, Yasonna mengatakan, terkait pengangkatan Dewan Pengawas. Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggotanya merupakan kewenangan Presiden.

"Menurut pemerintah, hal ini untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Hal ini untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas," katanya rapat bersama Baleg di Kompleks Parlemen Senayan.

Dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanismenya tetap melalui panitia seleksi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota mengenai rekam jejaknya.