Jokowi perintahkan alat deteksi tsunami diperbaiki dan dijaga

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar memperbaiki alat pendeteksi gelombang pasang dan tsunami (Buoy). Jokowi juga meminta agar alat tersebut dijaga.

"Saya perintahkan agar alat ini diperbaiki kemudian diawasi dan dijaga karena itu alat yang sangat penting dalam mendeteksi kejadian yang akan sangat terjadi," kata Jokowi di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

Jokowi juga meminta kepada semua pihak agar menjaga alat tersebut. Sebab pengamanan alat-alat tersebut berguna untuk mendeteksi gelombang tsunami.

"Kita juga memerlukan kesadaran bersama masyarakat, kita semua agar alat-alat seperti itu tidak dirusak atau tidak diambil karena alat ini sangat berguna sekali," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan fakta mengejutkan di balik bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Rupanya, kebanyakan alat deteksi dini tsunami atau Buoy Tsunami di Indonesia sudah tidak bisa dioperasikan sejak 2012 lalu.

"Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia, sejak 2012 Buoy Tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang, ya tidak ada," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Minggu (30/9).

Padahal menurut Sutopo, keberadaan alat tersebut sangat penting untuk memberikan sinyal potensi tsunami saat gempa terjadi. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan sangat luas.

"Ya kalau menurut saya sangat memerlukan wilayah Indonesia itu yang rawan tsunami. Kejadian tsunami sering terjadi dan menimbulkan banyak korban. Di satu sisi pengetahuan masyarakat, sikap, perilaku, antisipasi tsunami masih sangat minim. Kita memerlukan deteksi tsunami yang ditempatkan di laut," jelasnya.

Dia mengungkapkan, alasan banyaknya alat deteksi dini tsunami yang tak lagi berfungsi. Pengoperasian alat tersebut terkendala biaya operasional yang semakin tahun terus menurun.

"Nah ini jadi kendala, di satu sisi ancaman bencana meningkat, masyarakat yang terpapar resiko semakin meningkat, kejadian bencana meningkat," ujarnya.