Jokowi soal Tax Amnesty: Mau gunakan silakan, jika tidak hati-hati
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengajak warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri segera mengambil dan menyimpan di Tamah Air setelah UU Tax Amnesty resmi diberlakukan sejak hari ini hingga 31 Maret 2017. Jika ada yang menyepelekan imbauan ini, pria yang akrab disapa Jokowi ini mengingatkan berhati-hati.
"Tax Amnesty ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir, yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/7).
Kepada warga negara yang siap menyimpan uangnya di dalam negeri, Presiden memastikan ada instrumen yang menjamin keamanannya. Instrumen ini tengah dipersiapkan Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah menteri terkait.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
Dalam instrumen yang dibuat, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dilibatkan.
"Supaya semuanya terang menerang dan gamblang, bahwa ini hanya untuk satu, untuk pembangunan bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Instrumen-instrumen itu jelas, ada surat berharga negara (SBN), ada nanti infrastruktur bond, ada reksadana, penyertaan terbatas, juga disiapkan trust fund, kontrak pengelolaan dana. Semua disiapkan, obligasi BUMN juga disiapkan. Jadi mau masuk kemanapun sudah disiapkan instrumennya," papar Presiden.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaJokowi secara simbolis menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaApabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca Selengkapnya