Jokowi tagih laporan Menteri BUMN soal pembangunan kereta cepat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan agenda utama membahas kereta api cepat. Di tahun 2016 ini, Jokowi ingin pembangunan infrastruktur khususnya kereta api bisa dipercepat, baik itu di Jawa ataupun luar Jawa.

"Beberapa tempat sudah dimulai, di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera. Saya harap tahun ini di Papua bisa mulai, kalau enggak semester 1 ya semester 2. Kalau enggak bisa bulan Juni enggak apa-apa, tapi tahun ini," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (4/1).

Jokowi ingin mendapatkan laporan soal kesiapan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Baik itu dari Menteri BUMN Rini Soemarno, ataupun Gubernur dan wali Kota Bandung yang wilayahnya rencananya dilintasi kereta api cepat.

"Dari Menteri BUMN saya ingin tahu kendala dan hambatan baik dalam proses perizinan, izin trase dan sebagainya. Rekomendasi gubernur, bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase kereta cepat ini. Apa ada kendala penyesuaian RT RW sebagai akibat dilaluinya kereta cepat," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan, bila kereta api cepat Jakarta-Bandung dilakukan bussines to bussines Indonesia dengan China.

"Sebab itu pembiayaan pembangunan kereta api cepat ini sudah saya tekankan, tidak gunakan APBN dan jaminan pemerintah. Tapi saya minta BUMN yang ikut dan konsorsium prudent dan hati-hati terutama kalkulasi di equitynya," jelas Jokowi.

"Jangan sampai karena ikut konsorsium kemudian justru terus dalam membangun infrastruktur jadi ngos-ngosan karena kalkulasinya tidak cermat. Saya minta laporan soal itu," tandasnya.