Jokowi ungkap banyak politisi sontoloyo, Mendagri bilang 'Itu buat saya'

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pernyataan Presiden Jokowi banyak politisi sontoloyo adalah bentuk peringatan bagi jajaran kabinet kerja. Termasuk kata dia adalah teguran untuk dirinya.

"Jadi intinya sebagai presiden mengingatkan kepada saya bahwa sebagai politisi yang sekarang sebagai Mendagri ya harus santun menyampaikan pemberitaan jangan bohong," kata Tjahjo di Ruang Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Tjahjo menjelaskan sebagai menteri harus santun serta jangan menyampaikan pemberitaan bohong. Serta dapat mempertanggung jawabkan ucapannya. "Gitu saja. Itu buat saya," ungkap Tjahjo.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram lantaran rencana penganggaran Dana Kelurahan jadi polemik. Dia heran niat baik pemerintah ingin membantu rakyat justru dipolitisasi. "Tahun depan akan ada dana di kelurahan untuk perbaiki jalan, selokan, kok jadi ramai. Kita semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubung-hubungkan dengan politik," katanya di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).

"Mohon maaf kalau semua dihubungkan dengan politik tapi kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya, ekonomi. Kenapa semua dihubungkan dengan politik?" sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan rakyat agar hati-hati dengan para politikus. Sebab, kata dia, ada banyak politikus baik di Tanah Air, namun ada juga politikus sontoloyo.

"Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo. Kita lihat mana yang bener mana yang enggak betul. Kita lihat jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat, memudarkan kesatuan persatuan dan persaudaraan kita," pesannya.

Rencana alokasi Dana Kelurahan oleh pemerintah memang memantik polemik.Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan yang mencapai Rp 3 triliun itu.

"Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi di Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).

Senada dengan Sandiaga, Wakil Ketua DPR yang juga kader Gerindra Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah menganggarkan Dana Kelurahan. Fadli menilai ada yang janggal ketika Dana Kelurahan baru dicairkan pada tahun politik.

"Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu?" kata dia di Kompleks Parlemen.