Jokowi Yakin Suatu Saat Indonesia Bebas Korupsi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri dan membuka acara Hari Antikorupsi se-dunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi hadir mengenakan baju batik hitam bermotif cokelat lengan panjang serta celana hitam.
Dalam sambutannya di depan Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif, dan juga para menterinya, Jokowi tak bangga atas keberhasilan menangkap para pelaku korupsi. Sebab, hal itu tak diukur berapa banyak pelaku korupsi diamankan dan diadili.
"Keberhasilan bangsa yang antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang ditangkap, karena tetapi ketiadaan orang yang melakukan korupsi, kondisi ideal sebuah bangsa ketika disaring hukum seketat apapun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor, kondisi idealnya seperti itu, saya yakin suatu saat kita berhasil akan membangun bangsa yang bebas korupsi," tegas Jokowi di lokasi, Selasa (4/12).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak kepada seluruh institusi bersama-sama menegakkan hukum untuk berantas korupsi. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta seluruh birokrasi dipermudah.
"Harus dengan cara-cara inovatif dan agenda bersama KPK dan pemerintah sistem hukum, demokrasi, cara gerak birokrasi sistem akuntansi harus bisa memfasilitasi cara kerja cepat efisien inovatif yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat, ketik etika masyarakat dan birokrasi semakin menghargai moralitas masyarakat, dan dipandu dengan keteladanan pejabat publik," ujar Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPentingnya sepak bola yang bebas dari mafia agar transformasi sepak bola di Indonesia bisa terwujud.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengapresiasi upaya Polri dalam memberantas judi online dalam sepak bola.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya