JPU Sebut Uang Fee Proyek Dipakai Istri Bupati Nonaktif Muara Enim Maju Nyaleg

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Tipikor Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar sidang perdana perkara dugaan gratifikasi pembangunan jalan dengan terdakwa Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan Pasal 12 huruf B junto Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Tahun 200 tentang Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rikhi Benindo Magnaz mengungkapkan, Juarsah didakwa telah menerima aliran dana fee 16 proyek pembangunan jalan di Muara Enim sebesar Rp 3 miliar namun baru diterima Rp 2,5 miliar yang diberikan secara bertahap dan berlanjut. Fee itu diberikan oleh dua orang berbeda, yakni terpidana Robby Okta Fahlevi selaku Direktur PT Enra Sari, kontraktor yang memegang 16 proyek jalan dan saksi Syarifuddin alias Iwan Rotari.

"Uang tersebut diterima melalui mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Muara Enim yakni terpidana A Elfin MZ Muchtar," ungkap Rikhi saat membacakan dakwaan di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Kamis (8/7).

Dia merincikan, fee pertama diterima terdakwa sebesar Rp 1 miliar di kediamannya atas perintah terpidana Ahmad Yani kepada terpidana Elfin MZ Muchtar pada 7 Januari 2019. JPU menduga uang tersebut diberikan terdakwa kepada istrinya, Nurhilyah, yang maju sebagai anggota legislatif.

"Yani menyebutkan, Pak Wabup (terdakwa Juarsah) lah buntu, tolong kau carikan Fin. Atas perintah Yani, Elfin menemui Iwan Rotari menyampaikan permintaan uang untuk keperluan istri terdakwa, Nurhilyah, yang digunakan dalam proses mengikuti pemilihan legislatif," kata dia.

Kemudian, terdakwa kembali menerima uang fee sebesar Rp300 juta pada Februari 2019 dan Rp200 juta pada April 2019 oleh terpidana Elfin MZ Muchtar. Tiga bulan berikutnya, terdakwa menerima fee kembali sebesar Rp1 miliar dari Elfin.

"Uang itu patut diduga karena kekuasaan dan wewenang terdakwa sebagai kepala daerah sebagaimana janji dari kontraktor Robby Okta Fahlevi yang memberikan fee proyek sebanyak 15 persen," kata dia.

Selain itu, terdakwa juga mendapatkan Iphone XS dari saksi Iwan Ratori atas perintah Elfin MZ Muchtar. Ponsel itu merupakan permintaan langsung dari terdakwa Juarsah.

"Terdakwa meminta dibelikan dan Elfin MZ Muchtar menyerahkannya di rumah dinas," ujarnya.

Penasihat hukum terdakwa, Muhammad Daud Dahlan mengaku akan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU karena menilai tidak mendasar. Dia juga akan mengirimkan surat kepada majelis hakim yang dipimpin Sahlan Effendi terkait permintaan pemindahan terdakwa dari Rutan KPK ke Rutan Pakjo Palembang.

"Kami kesulitan berkomunikasi dengan terdakwa. Kami juga minta sidang digelar secara offline agar lebih berkualitas," kata dia.