Kaltim Jadi Kandidat Ibu Kota, Lahan di Penajam Diburu Makelar
Merdeka.com - Provinsi Kalimantan Timur menjadi kandidat terkuat ibu kota negara (IKN) menggantikan Jakarta. Selain Samboja di Kutai Kartanegara, lahan di Penajam Paser Utara (PPU) juga jadi buruan makelar.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan, Pemprov menyiapkan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, sebagai kawasan IKN. Menghindari spekulan, lahan negara bakal dibentengi dengan Pergub.
"Iya, terkait rencana pemindahan ibu kota, pasti banyak orang yang mencari-cari lahan. Itu hal yang wajar," kata Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud ditemui merdeka.com di kediamannya, Jumat (23/8) malam.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana Gubernur Kalsel membantu penurunan inflasi? “Sama seperti cabai, bawang dan lainnya. Bukan karena kita tidak punya lahan, tetapi permasalahan lain seperti distribusi dan lainnya,“ ungkapnya.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
Gafar menerangkan, Pemkab PPU menerapkan aturan kebijakan tidak menaikkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan. Kebijakan itu sendiri sudah berlaku sebelum isu perpindahan IKN. Bukan berdasarkan appraisal atau taksiran.
"Kami di PPU, belum menaikkan NJOP. Keinginan kami, memang ingin supaya orang itu masuk (tinggal di PPU dan berinvestasi). Saya yakin, dimana ada penduduk yang banyak, perputaran ekonomi pasti tinggi," ujar Gafur.
"Begitu juga sebaliknya. Maka, kami menahan agar NJOP tetap, tidak naik. Itu yang kami lakukan di Penajam Paser Utara," tambahnya.
Terkait Kaltim jadi kandidat terkuat IKN baru, Gafur memastikan harga lahan di PPU masih terkendali. "Iya, belum ada pelepasan hak atas tanah dalam nilai atau nominal fantastis. Harga tanah masih stabil sampai sekarang," demikian Gafur.
Kabupaten Penajam Paser Utara, punya luasan wilayah 3.333 kilometer persegi. Di wilayah itu tercatat jumlah penduduk sekitar 160 ribu jiwa, yang tersebar di 4 kecamatan seperti kecamatan Penajam, kecamatan Sepaku, kecamatan Babulu serta kecamatan Waru.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca SelengkapnyaGibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaAda dua tujuan, satu, pengelolaan Aset Dalam Penguasaan (ADP). Dua, pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaGanjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaPemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Selengkapnya