Follow
Kampanye Pakai Hoaks dan Ujaran Kebencian Merupakan Penjahat Demokrasi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pihak yang melakukan kampanye dengan fitnah dan ujaran kebencian merupakan penjahat demokrasi. Dia mengingatkan, pemilu serentak jelas bagian konsolidasi dari demokrasi Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintahan Presidensial yang semakin efektif, efisien, sesuai Pancasila dan UUD 1945.
"Kalau ada yang kampanye terselubung atau terbuka, (dengan) hoaks, fitnah SARA, berujar kebencian, mereka tergolong penjahat demokrasi, siapapun orangnya," ucap Tjahjo, Selasa (8/1).
Dia mengingatkan keberhasilan Pemilu merupakan tanggung jawab Parpol, caleg, capres, tim sukses, KPU, Bawaslu, Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang ikut membantu Kapolresta Pekanbaru mensosialisasikan Pemilu Damai? Jeki menjelaskan Bawaslu yang hadir turut menjelaskan soal proses singkat tentang persiapan Pemilu.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
"Wajib hukumnya untuk menjaga agar pemilu serentak berjalan sukses, demokratis, dan bermartabat," kata Tjahjo.
Karenanya, seluruh elemen harus bisa menjaga proses demokrasi. "Sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, harus percaya kepada partai-partai politik dengan tahapan-tahapan Pemilu dan tahapan konsolidasi organisasinya. Serta percaya kepada penyelenggara Pemilu serentak, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan penjaga stabilitas seperti Kepolisian, TNI. kejaksaan, dan BIN," tuturnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Berbagai cara dilakukan untuk menurunkan tensi politik menjelang Pilkada
Baca Selengkapnya
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca Selengkapnya
Mereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca Selengkapnya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya