Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kampanye Pilkada Belum Usai, Satgas Khawatir Pelanggaran Prokes Meningkat

Kampanye Pilkada Belum Usai, Satgas Khawatir Pelanggaran Prokes Meningkat Ilustrasi virus corona. ©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi, memprediksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan semakin meningkat pada tahapan Pilkada 2020. Sebab, masa kampanye Pilkada masih berlangsung hingga 5 Desember 2020.

"Jadi ini eskalasinya bisa naik karena tahapan kampanye akan sampai 5 Desember. Semakin mendekati hari H kampanyenya semakin gencar. Kemungkinan pelanggaran (protokol kesehatan) semakin tinggi potensinya," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (26/11).

Sonny mencatat, ada 13 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 berisiko tinggi terhadap Covid-19. Sementara itu, 130 kabupaten dan kota berisiko sedang. Total daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun ini sebanyak 261 di 9 provinsi.

"Jadi Bawaslu dan teman-teman punya PR lebih banyak. Risiko tinggi ini kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan potensi terciptanya klaster Pilkada akan besar," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ada 91.640 kampanye tatap muka yang digelar selama tiga bulan terakhir. Namun, 2.126 di antaranya melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Dia merinci, pada periode 26 September sampai 5 Oktober 2020, ada 9.189 kampanye tatap muka. 237 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 70 mendapat surat peringatan dan 48 dibubarkan.

"Jadi kami juga melakukan pembubaran kampanye," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (25/11).

Pada periode 6 sampai 15 Oktober 2020, ada 16.468 kampanye tatap muka. 375 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 233 mendapat surat peringatan dan 35 dibubarkan.

Sementara pada periode 16 sampai 25 Oktober 2020, tercatat ada 13.646 kampanye tatap muka. 306 Melanggar protokol kesehatan, 306 mendapat surat peringatan dan 25 akhirnya dibubarkan.

Kemudian pada periode 26 Oktober sampai 4 November 2020, tercatat 16.547 kampanye tatap muka. 438 Melanggar protokol kesehatan, 381 mendapat surat peringatan dan 17 dibubarkan.

"Kemudian 5 November sampai 14 November kemarin 17.738 tatap muka, yang kita bubarkan 17, 435 melanggar protokol kesehatan dan 281 diberi surat peringatan, " sambungnya.

Sedangkan pada periode 15 sampai 24 November 2020, tercatat 18.025 kampanye tatap muka. 373 Melanggar protokol kesehatan, 328 mendapat surat peringatan dan 39 dibubarkan.

"Ini menunjukkan, ternyata tren untuk melakukan kampanye tetap meningkat. Tentu ini malah menjadi perhatian kita benar. Kalaupun ini terjadi protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Apa Saja Pemicunya?
Ini Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Apa Saja Pemicunya?

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Data Bawaslu: 5 Provinsi Paling Rawan Saat Pilkada Serentak 2024, Teratas NTT
Data Bawaslu: 5 Provinsi Paling Rawan Saat Pilkada Serentak 2024, Teratas NTT

Kemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi

Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Baca Selengkapnya
Polri Petakan 5 Kategori Kerawanan Pemilu 2024, Tiap 3 Bulan Dievaluasi
Polri Petakan 5 Kategori Kerawanan Pemilu 2024, Tiap 3 Bulan Dievaluasi

Kabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.

Baca Selengkapnya
Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu
Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu

Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.

Baca Selengkapnya
3.201 TPS Masuk Zona Rawan, Kapolda Tak Berani Terlalu Percaya Diri Sulsel Aman pada Pemilu 2024
3.201 TPS Masuk Zona Rawan, Kapolda Tak Berani Terlalu Percaya Diri Sulsel Aman pada Pemilu 2024

Sebanyak 12.867 personel kepolisian ditambah 1.700-an dari jajaran TNI dan unsur lainnya akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak Rawan Gangguan, Menko Polhukam Instruksikan Ini ke TNI-Polri
Pilkada Serentak Rawan Gangguan, Menko Polhukam Instruksikan Ini ke TNI-Polri

Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Hampir 400 TPS di Sulsel Sulit Dijangkau Karena Geografis & Cuaca
Bawaslu: Hampir 400 TPS di Sulsel Sulit Dijangkau Karena Geografis & Cuaca

Tiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut 7.326 TPS Kategori Rawan, Polda Sulsel Kerahkan 12.267 Personel
Bawaslu Sebut 7.326 TPS Kategori Rawan, Polda Sulsel Kerahkan 12.267 Personel

Polda Sulsel mengaku mengerahkan 12.267 personel untuk pengamanan TPS di Sulsel.

Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024

Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.

Baca Selengkapnya