Kampanye Pilkada Belum Usai, Satgas Khawatir Pelanggaran Prokes Meningkat
Merdeka.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi, memprediksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan semakin meningkat pada tahapan Pilkada 2020. Sebab, masa kampanye Pilkada masih berlangsung hingga 5 Desember 2020.
"Jadi ini eskalasinya bisa naik karena tahapan kampanye akan sampai 5 Desember. Semakin mendekati hari H kampanyenya semakin gencar. Kemungkinan pelanggaran (protokol kesehatan) semakin tinggi potensinya," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (26/11).
Sonny mencatat, ada 13 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 berisiko tinggi terhadap Covid-19. Sementara itu, 130 kabupaten dan kota berisiko sedang. Total daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun ini sebanyak 261 di 9 provinsi.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Apa saja yang dipilih di Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
"Jadi Bawaslu dan teman-teman punya PR lebih banyak. Risiko tinggi ini kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan potensi terciptanya klaster Pilkada akan besar," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ada 91.640 kampanye tatap muka yang digelar selama tiga bulan terakhir. Namun, 2.126 di antaranya melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Dia merinci, pada periode 26 September sampai 5 Oktober 2020, ada 9.189 kampanye tatap muka. 237 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 70 mendapat surat peringatan dan 48 dibubarkan.
"Jadi kami juga melakukan pembubaran kampanye," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (25/11).
Pada periode 6 sampai 15 Oktober 2020, ada 16.468 kampanye tatap muka. 375 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 233 mendapat surat peringatan dan 35 dibubarkan.
Sementara pada periode 16 sampai 25 Oktober 2020, tercatat ada 13.646 kampanye tatap muka. 306 Melanggar protokol kesehatan, 306 mendapat surat peringatan dan 25 akhirnya dibubarkan.
Kemudian pada periode 26 Oktober sampai 4 November 2020, tercatat 16.547 kampanye tatap muka. 438 Melanggar protokol kesehatan, 381 mendapat surat peringatan dan 17 dibubarkan.
"Kemudian 5 November sampai 14 November kemarin 17.738 tatap muka, yang kita bubarkan 17, 435 melanggar protokol kesehatan dan 281 diberi surat peringatan, " sambungnya.
Sedangkan pada periode 15 sampai 24 November 2020, tercatat 18.025 kampanye tatap muka. 373 Melanggar protokol kesehatan, 328 mendapat surat peringatan dan 39 dibubarkan.
"Ini menunjukkan, ternyata tren untuk melakukan kampanye tetap meningkat. Tentu ini malah menjadi perhatian kita benar. Kalaupun ini terjadi protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaKemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaKabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca SelengkapnyaIni terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12.867 personel kepolisian ditambah 1.700-an dari jajaran TNI dan unsur lainnya akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.
Baca SelengkapnyaMenjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca SelengkapnyaTiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca SelengkapnyaPolda Sulsel mengaku mengerahkan 12.267 personel untuk pengamanan TPS di Sulsel.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya