Kantor digeledah KPK, Kadis PU Papua klaim tak ada proyek fiktif
Merdeka.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Maikel Kambuaya mengklaim tidak ada proyek fiktif di lingkungan kerjanya. Hal itu termasuk pembangunan Jalan Depapre yang kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim Polri.
"Tidak ada proyek fiktif, Jalan Depapre dikerjakan," klaim Kambuaya usai kantornya di Jayapura, digeledah penyidik KPK dan Bareskrim Polri pada Rabu malam, seperti dilansir Antara.
Maikel Kambuaya mengakui, dirinya sudah pernah diperiksa terkait kasus tersebut di Bareskrim Polri dan siap memberikan keterangan tambahan bila diperlukan. Pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK dan Bareskrim terkait satu kasus yaitu pembangunan Jalan Depapre, kata Maikel pula.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
Penyidik KPK dan Bareskrim melakukan penggeledahan pada dua lokasi terpisah, yakni di rumah dinas Kepala Dinas PU Papua Maikel Kambuaya di Dok V Kota Jayapura, dan di kantor Dinas PU Papua yang berlokasi di Jalan Soa Siu, Kota Jayapura.
Penggeledahan di kantor Dinas PU Papua berlangsung hingga pukul 22.25 WIT, dan penyidik tampak mengamankan dokumen-dokumen terkait kasus tersebut.
Pagi ini, KPK dan Bareskrim menggeledah kantor Gubernur Papua di Jayapura. im penyidik sekitar pukul 09.30 WIT mendatangi kantor gubernur yang berlokasi di Jalan Soa Siu Dok 2 Bawah, Kota Jayapura.
Kasus yang sedang dibidik KPK dan Bareskrim adalah kasus peningkatan Jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km dengan dana Rp 89 miliar. Proyek APBD ini dialokasikan tahun 2015.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tessa mengatakan bahwa penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaModusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Sahbirin Noor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaDokumen yang diamankan penyidik KPK dari tempat penggeledahan sedang dianalisis.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor kontraktor jalan yang ada di Jalan Trunojoyo, Jember, Rabu (22/11).
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaPekan lalu KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Lamongan,. Belum diketahui terkait kasus apa.
Baca SelengkapnyaUsai pemeriksaan, Kuntu Daud mengatakan penyidik KPK mengonfirmasi soal pembangunan kantor di Maluku Utara.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui pasti kasus yang tengah disidik KPK sehingga kantor pemerintahan itu digeledah.
Baca Selengkapnya