Follow
Kapolri minta MUI koordinasi sebelum keluarkan fatwa
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak buru-buru mengeluarkan fatwa. Pernyataan Kapolri ini menyikapi fatwa MUI yang melarang penggunaan atribut natal bagi karyawan muslim yang bekerja di perusahaan tertentu. Fatwa ini pada akhirnya menimbulkan polemik dengan dijadikan landasan bagi ormas melakukan sweeping.
Tito meminta MUI terlebih dulu berkoordinasi dengan kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. "Ya tolong komunikasikan sebelum (Fatwa) dikeluarkan. Jangan dikeluarkan dulu baru dikoordinasikan kepada kita. Seolah-olah kami yang minta," kata Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12).
Menurut Tito, koordinasi diperlukan untuk memperjelas fatwa yang dikeluarkan MUI. Dia mencontohkan, fatwa pelarangan pemakaian atribut natal terkesan hanya sepotong.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Bagaimana Kapolri dan Panglima TNI menjamin keamanan misa agung? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Kapolri bersama Panglima TNI turut meninjau area SUGBK sekira pukul 14.40 WIB. Mereka memasuki lokasi didampingi para pejabat utama (PJU) dari masing- masing institusi. Selama proses peninjauan, terlihat keduanya mengecek segala kesiapan pada area SUGBK yang telah dilakukan sterilisasi oleh personel TNI dan Polri.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Bagaimana Khalifah berinteraksi dengan Kapolri? Bahkan beberapa kali, Khalifah nampak terlibat perbincangan singkat yang akrab dengan sang Polri-1 itu.
"Contohya soal atribut natal. Atribut itu apa saja? Tidak jelas. Nanti di lapangan kalau ada fatwa yang tidak jelas nanti di bawah itu nanti ada yang bertindak sendiri tanpa kejelasan juga. Orang pakai pakaian sinterklas diambil misalnya," ujarnya.
Nantinya Tito akan mengirimkan perwakilan dari kepolisian yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI untuk menggodok sebuah fatwa sebelum dikeluarkan. "Kita akan lihat, kalau itu fatwanya positif yang kami akan bantu sosialisasikan," tukasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga meminta MUI berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga Kementerian Agama sebelum mengeluarkan fatwa.
"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya pemerintah itu.
"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan soal permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
POM TNI dan Propam Polri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun anggaran (TA) 2024
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca Selengkapnya