Kasus Ahok dikhawatirkan bukan penegakan hukum murni

Merdeka.com - Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki T Purnama (Ahok) lengkap atau P21. Dalam 20 hari ke depan, berkas akan diberikan kepada pengadilan untuk segera disidangkan.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengaku kaget dengan begitu cepatnya berkas Ahok lengkap. Dia berharap, tak cuma kasus Ahok saja Kejaksaan bekerja ekstra cepat seperti ini.

"Cepat sekali, ini perkara menarik perhatian masyarakat, kelihatannya dilaksanakan dengan super cepat. Salah enggak? Enggak salah dong, sekalipun ini perkara biasa kan biasanya bolak-balik (berkas), tapi sekali lagi, tidak salah. Yang kita harapkan perkara lain juga begitu," kata Agustinus saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (5/12).

Agus tak mau menanggapi soal perspektif hukum pidana apakah kasus ini layak dilanjutkan atau tidak. Begitu pula dengan Ahok dari pandangan pidana melanggar atau tidak, dia hanya mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dilakukan berdasarkan desakan publik.

"(desakan publik) menurut saya tentu bisa mempengaruhi, karena itu kalau bisa, tidak ada lagi, dikurangi, jangan pakai desakan. Karena itu nanti tentu orang akan berprasangka, putusan itu karena desakan. Jika orang berprasangka putusan karena desakan, maka orang juga berprasangka ini bukan penegakan hukum yang murni," jelas dia.

Sekali lagi, atas pertimbangan tertentu, dia tak mau prediksi layak atau tidaknya Ahok jadi tersangka. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menilai kasus ini dengan transparan dan adil.

"Kita lihat saja, kan menurut kepolisan bisa (diadili), kejaksaan bisa (diadili), berarti kejaksaan meyakini bisa dan bisa dibuktikan tentu tinggal kita lihat putusan hakim," pungkasnya.