Kasus Lahan di Wadas, Cak Imin: Saya WA Kapolri agar Dialog ke Warga yang Menolak
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah lahan di Wadas, Purworejo. Ia meminta polisi melakukan pendekatan dialogis.
"Saya sudah WA Pak Kapolri (penyelesaian soal Wadas) untuk dilakukan dengan mengedepankan penyadaran dan dialog kepada warga yang masih menolak," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (9/2).
"Jangan lagi dulu ada suasana yang panas. Apalagi suasana yang memungkinkan terjadinya bentrok," kata Ketua Umum PKB ini.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Apa misi utama Gubernur Kalsel dalam Turun ke Desa? Mengusung misi mulia yaitu menangani inflasi, stunting, perekaman e-KTP dan penanaman pohon serta meyapa masyarakat, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, pimpin rombongan Turun ke Desa (turdes) yang ke 9 menuju ke 11 kabupaten se-Kalsel.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
Kepala daerah setempat diminta untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah di Wadas. Komisi III DPR juga mengambil peran menjadi jembatan agar tidak terjadi konflik.
""Hari ini Komisi III DPR RI juga mengambil peran untuk menjadi jembatan (mediator) agar tidak terjadi konflik yang paling penting adalah dialog nomor satu untuk menjadi titik temu berbagai pihak," jelasnya.
Cak Imin meminta polisi untuk membebaskan warga yang ditangkap. Sebaiknya warga diajak berbicara.
"Warga yang ditangkap polisi supaya dikeluarkan, lalu diajak bicara baik-baik. Ini sesama warga bangsa memiliki hak dan kewajiban yang harus saling menghormati," ucapnya.
Diketahui, pada Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
Aparat membawa senjata lengkap, tameng, gas air mata, dan anjing K-9. Padahal, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, aparat hanya datang untuk menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif.
Akibatnya, warga Desa Wadas ketakutan. Mereka menangis, ketakutan, hingga terjadi penangkapan serta pencopotan banner penolakan Bendungan Bener.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Muhaimin atau cak Imin masyarakat di Rempang tidak diberikan wadah untuk berdialog,
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaPolisi mendatangi warga di Desa Rimbo Panjang, Kampar, untuk mendengarkan keluhahan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini jutaan hektare tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca SelengkapnyaPolisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menilai salah satu yang menjadi hambatan adalah penegakan hukum yang bocor.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo sempat memuji cara humanis Polwan saat berhadapan dengan massa.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca Selengkapnya