Kasus Pencemaran Nama Luhut, Komnas HAM Siap Bela Haris dan Fatia di Persidangan

Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan pihaknya siap memberikan pembelaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti di persidangan terkait kasus dugaan pencemaran nama Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka dan apabila berkas telah lengkap alhasil perkara ini pun akan mulai naik ke persidangan.

"Saya belum koordinasi lagi dengan yang lain. Tapi karena proses persidangan masih berjalan yang bisa berikan, keterangan di pengadilan, kalau memang diperlukan,” ujar Sandrayati kepada wartawan dikutip, Selasa (31/5).

Sandrayati mengatakan, kewenangan Komnas HAM dalam memberikan keterangan di persidangan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Jadi ini yang sering disebut amicus curiae (sahabat pengadilan),” ujar Sandra.

Meskipun, sambung dia, amicus curiae dilakukan harus dengan persetujuan ketua pengadilan apabila keterangan dari pihaknya dibutuhkan.

"Tapi harus dengan persetujuan ketua pengadilan. Selama ini gak ada masalah," ucapnya.

Terlebih, kata Sandrayati, sosok Haris dan Fatia merupakan seorang yang memiliki rekam jejak sebagai pembela HAM. Bahkan dia pun menyayangkan dengan adanya kasus ini sampai naik ke tahap penyidikan .

"Karena kalau kita tahu Fatia dan Haris punya rekam jejak sebagai pembela ham. Dan sebenarnya kan apa yg dilakukan mereka tidak terlepas dari laporan bersama dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Jadi substansi harusnya di situ. Ya ini memprihatinkan," tuturnya.

Menurutnya, sejauh ini Komnas HAM telah berupaya untuk mencari jalan tengah terhadap permasalahan ini baik dengan mediasi dengan pihak Luhut maupun pihak Polda Metro Jaya.

"Pertama kami surati Pak luhut. Jadi kami mengingatkan luhut mereka adalah pembela ham. Dan mendorong agar ada mediasi. Tapi tidak ada jawaban. Kami juga surati kepolisian tapi kelihatannya kepolisian jalan terus," katanya.

Kronologi Kasus

Kasus ini berawal dari adanya Laporan Luhut di Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Laporan teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut mempersoalkan Rekaman video wawancara Fatia Maulida yang diunggah di kanal Youtube milik Direktur Lokataru Haris Azhar. Video itu berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Luhut sendiri dalam berbagai kesempatan telah membantah tuduhan itu.

Meski begitu, kasus ini tetap bergulir dengan pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka

"Ya benar dia (tersangka) akan diperiksa pada Senin. Ya (keduanya tersangka), dia akan diperiksa pada Senin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta , Sabtu (19/3).