Kasus suap Nur Alam dinilai kesalahan administrasi

Merdeka.com - KPK tengah mengusut kasus dugaan suap pemberian izin tambang PT AHB dan PT Billy yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Pakar hukum bidang Tambang dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai, kasus yang menjerat politikus PAN itu bukan perkara pidana, melainkan kesalahan prosedur saja. Dia melihat, kesalahan ada pada pengusaha tambang yang meminta izin pada pemerintah Sulawesi Tenggara.

"Saya melihat dalam kasus tersebut para pihak yang meminta izin tidak memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga ketika permasalahan berasal dari praktik administrasi yang tidak sesuai dengan pemerintahan yang baik, maka penyelesaiannya bukan di peradilan korupsi," kata Suparji saat dihubungi wartawan, Kamis (14/9).

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014. Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Penyidik KPK menduga, Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

"Apabila permasalahnnya pada kebijakan, maka seharusnya diproses ke PTUN, bukan ke Tipikor. Pada prinsipnya, kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata pemerintahan harus di PTUN-kan, agar bisa diperoleh keadilan," jelas Suparji.