Kejati Banten usut anggota DPRD minta jatah preman bahas APBD

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - umlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten mengeluh dengan ulah beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka mengaku beberapa politikus itu meminta imbalan dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banten 2016.

Menggapi hal tersebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten berencana akan memeriksa sejumlah anggota DPRD Banten terkait permintaan imbalan tersebut.

"Kami akan pelajari kalau ada laporan yang masuk soal fee (jatah preman) ini. Kami akan kaji nanti," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Banten, Yopi Rulianda, Jumat (5/6).

Namun Kejati Banten hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait jatah preman yang diminta anggota DPRD Banten sebesar 10 persen dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh SKPD. Permintaan jatah sebesar 10 persen tersebut untuk APBD 2016, dalam sebuah pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan SKPD.

Orang lain juga bertanya?

"Apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Banten tersebut telah mencederai suara rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat, namun perilakunya menyengsarakan rakyat," kata ketua Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) Banten, Heri Mufti.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten mengeluh dengan ulah beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka mengaku beberapa politikus itu meminta imbalan dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banten 2016.

Sejumlah pihak menilai, fee atau imbalan diterima setiap penyelenggara negara atas nama jabatan dan kewenangan yang diembannya adalah sebuah korupsi. Karena itu, aparat penegak hukum diminta berani mengusut anggota DPRD Banten berani meminta imbalan itu.

"Jika fee itu benar adanya ini namanya begal anggaran. DPRD jangan menggunakan kewenangan politiknya untuk menekan eksekutif agar mendapat rente. DPRD itu jangan mengurusi anggaran secara teknis. Kewajiban mereka adalah memastikan dan mengawasi anggaran itu berpihak untuk rakyat," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, di Serang, Banten, Kamis (28/5).

(mdk/hhw)