Kekurangan Pegawai, Pemkab Bogor Pusing Tak Boleh Rekrut Outsourcing

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, terancam semakin kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, terbit aturan baru dari pemerintah pusat agar daerah tidak lagi merekrut tenaga Outsourcing (os).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan mengungkapkan, tenaga os yang ada saat ini, akan diikutkan untuk mengikuti tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jadi dari aturan PAN-RB tidak boleh ada perekruran tenaga os lagi. Kecuali tenaga keamanan, kebersihan dan supir. Itu pun harus melalui pihak ketiga. Jadi yang diluar tiga kategori itu akan diikutkan untuk mengikuti tes PPPK," kata Irwan, Jumat (3/6).

Jika mereka tidak lolos dalam tes PPPK, akan dirumuskan kembali kebijakan apa yang akan diambil kemudian.

"Tapi itu belum kami rumuskan. Kesempatannya ini sampai tahun 2023," kata Irwan.

Menurutnya, kebijakan ini terbilang dilematis. Pasalnya, jumlah ASN di Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Sementara, penerimaan CPNS terbilang sangat terbatas.

"Dilematis. Tapi ini peraturan yang harus kita patuhi. Karena jumlah pegawai kita tidak ideal. Kabupaten Bogor punya 15.250 ASN. Itu pun didominasi tenaga guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Dengan keterbatasan itu, Irwan berharap ASN yang ada ini bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi digital. "Artinya kita optimalkan saja ASN yang ada. Sekarang sudah era transformasi digital, saya harap teman-teman ASN bisa menguasai teknologi digital," kata Irwan.