Kelompok MCA dianggap bikin elektabilitas Jokowi turun
Merdeka.com - Akhir-akhir ini isu kriminalisasi ulama, penganiayaan ulama dan kebangkitan komunisme menjadi alat menyudutkan Joko Widodo (Jokowi). Terlebih terbongkarnya jaringan penyebar hoaks Muslim Cyber Army (MCA) diduga berada di belakang isu tersebut.
Direktur Said Aqil Siroj Institute Imdadun Rahmat menyayangkan fabrikasi fitnah tersebut. Imdadun yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, memastikan bahwa kampanye hitam semacam itu merupakan residu politik musiman menjelang Pilkada dan Pilpres.
"Publik kan mulai mengerti pasca terbongkarnya jaringan Muslim Cyber Army (MCA). Ada kelompok penebar fitnah dengan mengatasnamakan Muslim. Ini prilaku tak terpuji, mencoreng wajah Islam" jelas Imdadun, Rabu (7/3).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Bagaimana Jamaludin Malik melakukan kampanye? Caleg bernama Jamaludin Malik mencuri perhatian publik dengan kampanyenya yang menggunakan kostum ultraman. Alih-alih memasang foto sendiri, caleg dapil Jepara ini percaya diri dengan topengnya. Tak hanya berkostum seperti ultraman, Jamal juga mengajak tim suksesnya untuk mengenakan busana ninja Akatsuki. Gaya semacam ini dipakainya saat blusukan ke rumah warga.
Imdadun mengaitkan kampanye hitam ini dengan disparitas antara kepuasan kerja Jokowi di angka 65 persen, sedangkan asumsi elektabilitas ada pada angka 45 persen.
"Ini harus diatasi. Pak Jokowi mesti makin mendekat ke publik santri dan ulama. Selain itu, Jokowi harus tepat memilih calon kandidat wakilnya. Ini berkaitan dengan tiga aspek, konsolidasi pemilih muslim, penguatan sektor ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan hingga akhir periode" tambah Imdadun.
Berdasarkan pengamatan Said Aqil Siroj Institute, ada sejumlah nama yang cocok jadi pendamping Jokowi. Pertama KH Said Aqil Siroj yang merupakan salah satu tokoh sentral pemersatu kekuatan Islam Moderat.
Representasi kalangan santri dan ulama Nahdliyyin juga ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dikenal sebagai tokoh muda Nahdliyyin, Cak Imin juga berpengalaman dalam politik dengan elektabilitas yang merangkak naik.
Kemudian ada Moeldoko juga salah satu nama yang cocok mendampingi Jokowi. Moeldoko adalah mantan Panglima TNI, tentu sosoknya masih memiliki kharisma di mata publik. Dengan tugas barunya sebagai Kepala Kantor Staff Presiden, Moeldoko dinilai bisa menunjukkan kepiawaiannya dalam menjaga stabilitas politik.
Kemudian sosok Hary Tanoe. Dia menilai kecakapan Hary Tanoe dalam membangun ekonomi makro dan mikro. Hary Tanoe adalah salah satu tokoh pebisnis yang juga memiliki pengaruh dalam ruang politik.
Terakhir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mampu maksimalisasi penerimaan pajak negara. Di samping itu, sosok Sri Mulyani mampu memberikan garansi positif kepada dunia investasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan prestasi yang belakangan diraih sebagai menteri keuangan terbaik dunia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaPenurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud dinilai karena blunder gaya kampanye yang menyerang Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka memuncaki survei dengan angka 31,8 persen.
Baca SelengkapnyaMaman menegaskan Partai Golkar solid mendukung Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan survei sejumlah lembaga ini berbeda dengan temuan tim di internalnya.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengklaim dapat menguasai setidaknya 50 persen suara provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres naik signifikan mengalahkan Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaPDIP kerap mengeluarkan strategi offensif terhadap putusan MK.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya