Follow
Kemendagri Minta TAPD Segera Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75 Persen
Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian menuturkan masih ada 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah 75 persen. Dia meminta agar daerah tersebut untuk segera melakukan percepatan, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dia merinci data daerah yang penyerapannya terendah yaitu Mamberamo Raya hanya 44,62 persen sementara pendapatan daerahnya berjumlah 82,09 persen. Selanjutnya, anggaran belanja terendah diikuti oleh Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan seterusnya.
"Salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh pengesahan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," kata Ardian dalam keterangan pers, Rabu (16/12).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Dia menjelaskan anggaran BOS perlu pengakuan pengesahan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi. Kemudian dia juga menjelaskan terkait alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial, ini yang dinilai memberikan efek stimulus, untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49 persen untuk belanja modal di 50,84 persen.
"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah," ungkap Ardian.
"Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," tambah Ardian.
Ardian juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.
"Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," kata Ardian.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
Kepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca Selengkapnya