Kemendagri: Tahun politik rawan isu hoaks dan SARA
Merdeka.com - Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan rapat evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Hotel Santika Premier, Jakarta, Rabu (5/9).
Reformasi birokrasi sebagai suatu keniscayaan menuntut aparatur Kemendagri untuk berubah terutama mindset atau pola berpikirnya maupun semangat untuk melayani masyarakat.
Reydonnyzar Moenoek Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Pelayanan Publik mengatakan, perubahan tersebut sudah terlihat dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan berdasarkan 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
"Terjadi kenaikan nilai yang signifikan pada Reformasi Birokrasi Kemendagri yaitu 75,03 pada tahun 2017 sedangkan tahun 2016 baru pada skor 69," tutur Moenoek.
Ronald Anas Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan KemenpanRB sangat mengapresiasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Ronald sekaligus memberi masukan agar Kemendagri harus lebih meningkatkan penerapan zona integritas untuk mewujudkan pelayanan yg bersih dari korupsi.
Terkait dengan akuntabilitas kinerja, Risnandar Mahiwa Kabag Perencanaan Ditjen Polpum mengungkapkan bahwa sasaran dan kinerja Ditjen Polpum yang tercermin dalam dokumen pohon kinerja mengacu pada urusan pemerintahan umum sesuai amanat UU 23/2014 dimana menyikapi dinamika politik, keormasan, konflik sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ekososbud harus bijak.
"Menghadapi tahun-tahun politik saat ini sangat rawan terjadi isu-isu hoax dan SARA maka dari itu peningkatan aspek partisipasi politik masyarakat dan peningkatan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila sangat penting," tegasnya.
Rapat hari ini dihadiri oleh jajaran pejabat eselon I, II, III dan IV Kemendagri serta tim evaluator dari Kemenpan RB.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daerah rawan banjir dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Baca SelengkapnyaIsa juga meminta kerja sama masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif selama pelaksanaan tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan akan bersikap netral pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaRakor ini dihadiri oleh 100 orang peserta mitra strategis tim kewaspadaan daerah dan mitra penyelenggara Pilkada
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. Polri semakin intens mendatangi warga untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi ajak masyarakat untuk menjaga stabilisasi di tahun politik
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaPolisi gencar mendatangi warga untuk mengajak meredam potensi konflik selama tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaPada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya