Kemendikbud Harus Terus Evaluasi & Pantau Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah yang berada di zona kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Zona kuning berarti wilayah dengan risiko penyebaran Covid-19 rendah.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI, Catur Nurrochman Oktavian, memahami kebijakan yang diambil pemerintah dikarenakan berbagai alasan dikemukakan. Tetapi, katanya, perlu kehati-hatian ketika sekolah kembali dibuka, agar tidak menjadikan sekolah sebagai klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peranan penting untuk memastikan kegiatan sekolah di zona kuning mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti kesiapan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, thermo gun. Sebab kesehatan dan juga keselamatan murid serta guru adalah prioritas utama.

"Selain berkoordinasi dengan Pemda, Kemendikbud juga perlu memantau dan melakukan evaluasi terus menerus agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Apabila ditemukan kasus, maka kegiatan belajar tatap muka harus diberhentikan kembali," ungkap Catur saat dihubungi merdeka.com, Sabtu(8/8).

Diakuinya, di satu sisi kebijakan itu menjadi jawaban permasalahan yang muncul akibat Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti murid yang tidak memiliki ponsel, biaya kuota dan terbatasnya jaringan internet. Di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi masalah baru jika protokol kesehatan tidak dijalankan dengan tepat dan ketat.

"Pemerintah pasti telah mendengar berbagai keluhan dari banyak pihak terkait PJJ. Namun, mengizinkan pembelajaran tatap muka juga bukanlah sebuah persoalan mudah. Karena itu, semua pihak perlu berperan untuk menghadirkan pembelajaran yang terbaik dengan menempatkan perlindungan kesehatan kepada guru dan murid sebagai prioritas utama," jelas Catur.

Hingga 2 Agustus 2020, terdapat 163 daerah yang masuk zona kuning yang akan bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Terhadap sekolah-sekolah itu, dibutuhkan pengawasan secara periodik dan ketat ketika keputusan ini akhirnya diberlakukan.

"Apabila Pemda memang mengizinkan sekolah kembali dibuka, maka semua pihak harus membantu pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan," lanjutnya.

Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan