Kemendikbud-Ristek Ajak Anggota BSNP Jadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengundang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk bergabung ke dalam Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan. Rencana ini dilakukan usai BSNP dibubarkan lewat Permendikbud 28 Tahun 2021.

"Kemdikbudristek mengundang kepada seluruh anggota BSNP untuk menjadi anggota dewan tersebut untuk bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto kepada Liputan6.com, Selasa (31/8).

Anang menjelaskan, hal itu sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Aturan itu menyebutkan pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar. Rencana mengajak anggota BSNP menjadi Dewan Pakar juga untuk mengakomodasi keikutsertaan publik dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

"Maka Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan guna memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan. Dewan tersebut akan bertugas memberi pertimbangan kepada Mendikbudristek mengenai standar nasional pendidikan," paparnya.

BSNP Dibubarkan

Pemerintah melalui Permendikbud 28 Tahun 2021, Mendikbudristek resmi membubarkan BSNP. Posisi badan itu digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen yang diintegrasikan ke dalam unit kerja Kemendikbudristek, serta bertanggung jawab kepada Mendikbudristek.

Jadi soal karena banyak yang menilai pengintegrasian itu menyalahi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 35 Ayat 3 UU Sisdiknas berbunyi bahwa badan standarisasi pendidikan bersifat mandiri dan tak berada di bawah kementerian mana pun.

Reporter: Yopi Makdori