Kementerian PUPR Renovasi Rumah Keluarga Miskin di Bekasi

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyalurkan dana bantuan sebanyak Rp13 miliar lebih kepada 749 keluarga miskin di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dana sebanyak itu untuk kebutuhan memperbaiki hunian mereka yang tak layak.

"Setiap keluarga menerima Rp17,5 juta, rinciannya Rp15 juta untuk membeli material, dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang," kata Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fauzi di sela penyaluran buku tabungan penerima BSPS di Kelurahan Medansatria, Senin (22/7).

Intan mengatakan, penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dari APBN 2019 melalui Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR menggunakan sistem transfer ke rekening masing-masing penerima. Adapun pembelanjaannya juga menggunakan sistem pemindah bukuan dari pemilik ke rekening toko.

"Artinya penggunaan dana itu sesuai dengan peruntukannya," kata Intan.

Intan mengatakan, ada sebanyak 1.500 keluarga yang menerima bantuan tersebut pada tahun ini. Jumlah itu dibagi menjadi dua wilayah sesuai daerah pemilihannya di Kota Bekasi dan Kota Depok. Adapun penerima di Bekasi, kata dia, tersebar di 24 kelurahan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hunian agar lebih layak," kata politisi PAN ini.

Menurut dia, BSPS merupakan program kemasyarakatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sehat serta layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, juga untuk memberdayakan masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

Intan berjanji akan memperjuangkan lagi program serupa pada tahun 2020. Soalnya, kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dianggap cukup penting, karena menyangkut kualitas lingkungan rumah itu.

"Rumah yang layak akan memberi kenyamanan, sehingga keluarga bisa fokus meningkatkan taraf hidup tanpa memikirkan tempat tinggalnya," kata dia.

Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Wilayah II, Sumarno menjelaskan pemanfaatan BSPS telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2018 tentang BSPS yang mengharuskan penerima bantuan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) serta menunjuk toko material sebagai penyalur bahan bangunan.

Selain itu, para penerima manfaat juga membuat pesanan barang sesuai harga kesepakatan dan kebutuhan senilai bantuan. Menurut dia, dana yang disalurkan untuk dua kebutuhan, yaitu pembelian bahan bangunan sebesar Rp15 juta, dan Harian Orang Kerja (HOK) Rp2,5 juta.

"Pembayaran ke toko juga melalui transfer atau pemindah bukuan dari penerima bantuan ke rekening toko," kata dia.

Seorang penerima bantuan, Masturoh mengaku senang mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak. Soalnya, selain sanitasi buruk, dindingnya masih sebagian masih terbuat dari seng, belum lagi gentingnya sering bocor.

"Sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, karena selama ini kami bingung untuk mencari uang untuk memperbaiki rumah," ujar pekerja serabutan yang tinggal RT 01 RW 02 Kelurahan Medansatria ini.