Follow
Kendala Pencegahan Covid-19 di Pintu Perbatasan Negara
Merdeka.com - Pemerintah melalui Pelaksana tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di perbatasan negara.
Dia menuturkan, telah melakukan tiga langkah strategis yang terkoordinasi secara nasional.
"Langkah pertama yang dilakukan BNPP adalah pengetatan titik-titik perlintasan batas antar negara baik di Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Pos Lintas Batas dan jalur tidak resmi," kata Suhajar dalam keterangannya, Jumat (17/4).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana medan di sekitar Puskesmas Cibuluh? Karena lokasinya yang berada di ketinggian, Puskesmas Cibuluh ini memiliki jalur yang terjal. Terlihat jalananannya masih berbentuk tanah, sehingga cukup ekstrem untuk dilalui oleh kendaraan biasa.
-
Apa kendala akses layanan kesehatan di Maluku? “Namun, yang menjadi kendala adalah rasio dokter FKTP dengan jumlah peserta di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual,“ ungkap Yessi.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Apa yang membuat akses kesehatan di Polewali Mandar sulit? Adapun jalan di wilayah tersebut sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan sehingga sulit dilalui kendaraan.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
Dia menegaskan, perbatasan negara juga dijaga oleh TNI, karenanya Kepala BNPP Tito Karnavian mengirim surat kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang intinya memperketat pengawasan, dalam hal mencegah Covid-19.
"Langkah kedua yang dilaksanakan BNPP adalah melakukan peningkatan pelayanan untuk mengelola lalu lintas orang terutama warga negara Indonesia (WNI) yang kembali ke tanah air melalui tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," jelas Suhajar.
Dan langkah ketiga, masih kata dia, adalah pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan BNPP.
"Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala BNPP ini bertugas untuk mengelola, menangani, mendata, dalam rangka pencegahan Covid-19 di daerah perbatasan," jelas Suhajar.
Meski demikian, masih kata dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan tiga langkah strategis menghadapi Covid-19 di daerah perbatasan.
"Jelas ya kendala kita pasti ada karena seperti yang saya gambarkan tadi, di tujuh PLBN sendiri itu relatif kendala-kendala bisa kita atasi. Misalnya kedatangan WNI yang cukup banyak dalam sehari misalnya bisa ratusan di PLBN membuat petugas-petugas di lapangan kelelahan, tapi kita bisa atasi dengan jam kerja dan pembagian tugas," jelasnya.
Kendala yang lebih serius, masih kata Suhajar, adalah kurangnya sarana dan prasarana medis untuk penanganan Covid-19 dihadapi oleh kecamatan-kecamatan perbatasan.
"Kendala-kendala lain yang lebih serius saya pikir adalah di kecamatan-kecamatan perbatasan yang saya gambarkan tadi tidak mempunyai kelengkapan yang cukup karena memang sebagaimana kita ketahui perlintasan batas kita ini selain yang resmi juga jalur yang tidak resmi ini yang ditangani oleh PAM perbatasan. Laporan-laporan dari camat di perbatasan memang kita masih menghadapi kendala-kendala kekurangan sarana dan prasarana medis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19," tukasnya.
"Kalau puskesmas di kecamatan Indonesia rata-rata sudah dilengkapi dengan sarana prasarana memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi untuk menghadapi Covid-19 tentunya membutuhkan modifikasi," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?
Baca Selengkapnya
Berbagai penyakit itu timbul setelah warga tidur di luar rumah selama beberapa hari terakhir.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca Selengkapnya
Terlebih, kata Jokowi, distribusi dokter spesialis di daerah juga tak merata.
Baca Selengkapnya
Hanya pesawat kecil yang bisa masuk ke distrik tersebut. Namun bantuan logistik perlu diantar ke kampung-kampung yang terjal.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya
Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca Selengkapnya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnya
Upaya Kapolri meningkatkan keamanan di perbatasan juga harus berbanding lurus dengan anggaran ke sana.
Baca Selengkapnya
Semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ganjar pun bercerita kisah seorang warga yang belajar secara otodidak melalui media sosial untuk menangani ibu melahirkan.
Baca Selengkapnya