Ketika Megawati kembali diusik

Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali dilaporkan atas tuduhan penodaan agama dalam pidatonya saat HUT PDIP ke-44 di Jakarta pada 10 Januari 2017. Setelah pada Januari lalu dilaporkan Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama ke Bareskrim Polri, kali ini Mega dilaporkan ke Polda Jawa Timur, Rabu (8/11).

Pelapornya adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Pamekasan, Moh Ali Salim. "Iya benar saya laporkan itu," ujar Salim saat dihubungi merdeka.com, Rabu (8/11).

Laporan itu tertuang dalam Nomor: TBL/1447/XI/2017/UM/Jatim. Salim mengaku didampingi sejumlah pengacara saat menyampaikan laporannya. Mereka menyerahkan barang bukti berupa copy CD berisi pidato yang diambil dari Youtube tanggal 6 Juni 2017. Mereka juga menyertakan bukti teks pidato Megawati. "Tadi kita sudah serahkan CD," tuturnya.

Dalam dokumen pelaporan yang diperoleh merdeka.com, pelapor mempersoalkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada HUT PDIP ke-44 di Jakarta yang dinilai menodai agama. Kutipan pidato yang dipersoalkan adalah:

'para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan apa yang pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya'.

Kutipan pidato tersebut yang menurut mereka sangat melukai umat Islam, khususnya di Madura. Karena menurut keyakinan mereka, akan ada lagi kehidupan sesudah kematian serta adanya surga dan neraka. Menurut mereka, dalam hal ini, Megawati seolah tidak percaya kehidupan lain setelah kematian.

Namun, sebagai pelapor, Salim sesungguhnya tidak mendengar langsung pidato Mega. Mereka hanya menonton dari Youtube pada 6 November 2017 di Pamekasan. Menurut mereka, pidato Mega menyulut perasaan permusuhan, kebencian, atau perhinaan terhadap golongan tertentu.

Salim mengaku, sesungguhnya dia tidak mengerti betul duduk persoalannya. Dia hanya mewakili tokoh ulama yang berasal dari 4 kabupaten di Madura.

"Sewaktu menonton video itu ada ketersinggungan. Tokoh ulama di Madura mau melaporkan. Kalau melapor itu kan harus ada namanya yang mewakili. Diminta saya, ya sudah saya saja," ungkapnya.

Saat ditanya bagian pidato Mega yang dinilai sebagai bagian dari ujaran kebencian, Salim tidak dapat menyebutkan secara rinci.

"Pokoknya yang ada kata 'meramalkan meramalkan' itu. Saya ndak hapal, takut salah kalau ngomong. Saya juga tidak terlalu ngerti, cuma lulusan SD saya," ucapnya.

"Saya cuma perwakilan tokoh ulama di Madura. Sudah itu saja," ucapnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah curiga pelaporan Megawati merupakan upaya memulai isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur. Megawati dilaporkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Pamekasan, Moh Ali Salim atas tuduhan penodaan agama pidatonya saat HUT PDIP ke-44 di Jakarta pada 10 Januari 2017.

Hal ini karena pelaporan itu baru dilakukan 8 November, berdekatan dengan tahapan Pilkada Jatim. Sementara pidato tersebut disampaikan 11 bulan lalu.

"Peristiwa pidato Ketua Umum PDI Perjuangan pada HUT PDIP ke 44 telah terjadi 11 bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Januari 2017. Tetapi mengapa baru dilaporkan tanggal 8 November 2017 ketika tahapan Pilkada Jatim baru dimulai digelar," kata Basarah.

Basarah meminta seluruh kader dan pendukung bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas untuk tidak terprovokasi dengan propaganda bermuatan SARA tersebut.

"Kepada segenap kader-kader PDIP se-Jawa Timur dan seluruh Tim Pendukung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur agar tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobar-ngobarkan isu SARA," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini meyakini, Polda Jatim akan berhati-hati dan profesional mengusut laporan Moh Ali Salim tersebut. Dia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Pilkada Jatim 2018.

"Mari sama-sama kita ciptakan Pilkada Jatim yang aman, tertib dan damai dengan tetap menjaga persaudaraan kebangsaan kita bersama," tukasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa akan menindaklanjuti dari laporan tersebut. Untuk itu, nantinya penyidik polisi yang menangani akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu secara seksama.

"Setiap laporan itu akan ditindaklanjuti, diselidiki, dan dikonfirmasi," kata Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Dilakukan penyelidikan dan konfirmasi, karena polisi tidak ingin banyak laporan dari masyarakat dan nanti ternyata tidak terdapat unsurnya sehingga harus dihentikan. Seperti halnya dengan kasus Ustaz Yusuf Mansur, yang dilaporkan di Polda Jawa Timur, belum lama ini.

"Masih ingat kasus Ustaz Yusuf Mansur? Dilaporkan tetapi kita lakukan lidik, tetapi tidak terdapat unsurnya, kita hentikan," ujarnya.