Ketua Apeksi harap dana kelurahan disetujui DPR

Merdeka.com - Ketua asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berharap dana kelurahan yang menjadi usulan Apeksi dapat direalisasikan dalam APBN 2019. Airin berharap DPR menyetujui usulan program dana kelurahan untuk dimasukkan ke dalam APBN 2019.

"Allhamdulilah Insyaallah DPR juga setuju, dan Insyaallah 2019 ada dana kelurahan," kata Airin usai menghadiri HSN 2018 di Ponpes Alhhontory, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (22/10).

Menurut Airin, dana kelurahan seperti yang diusulkan melalui Apeksi sangat membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini sangat membantu kami karena para pemkot yang bergerak di bidang pelayanan di perkotaan, untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandas dia.

Airin mengaku, juga belum kembali menemui Presiden Jokowi terkait rencana pemberian dana kelurahan tersebut. Dia berharap dana kelurahan itu benar-benar bisa dicairkan di APBN 2019.

"Intinya bahwa beliau menyetujui dan menyepakati usulan kami dari Apeksi, dan 2019 akan dikeluarkan melalui APBN 2019. Harus dong, jangan sampai mundur lagi," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.

"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat ini Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan pembahasan dana kelurahan belum sampai pada pembahasan mini fraksi. Namun, kata dia, dalam rapat Banggar seluruh fraksi yang hadir setuju dengan keberadaan dana kelurahan.

"Kemarin itu belum pada pandangan akhir mini fraksi tetapi pandangan fraksi-fraksi yang ada di Badan Anggaran ketika melakukan pembahasan. Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Jazilul juga menegaskan, partai oposisi juga setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Sebab, kata dia, ini masalah kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepentingan Pilpres 2019.

"Setuju. Karena ini enggak ada hubungannya dengan Pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta," katanya.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak sepakat jika pembahasan dana kelurahan dalam RAPBN kental dengan nuansa politik jelang Pilpres 2019. Sebabnya, lanjut Jazilul, pembahasan APBN bukan untuk kepentingan Pemilu.

"APBN bisa diklaim oleh partai apapun tetapi bahwa presiden melalui pemerintah yang ada ini yang membuat rancangannya," ujarnya.

"Kalau itu semua dianggap bahwa penyusunan APBN untuk kepentingan pilpres saya pikir salah besar karena APBN itu tidak ditujukan untuk pilpres, APBN ditujukan untuk masyarakat secara umum," ucapnya.