Ketua KPK beri sinyal ada tersangka baru di kasus korupsi e-KTP
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberi sinyal adanya tersangka baru dalam kasus korupsi megaproyek e-KTP. Selama ini baru dua tersangka ditetapkan dan tengah menjalani masa sidang.
Adapun dua tersangka itu, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman.
"Kalau kerugian negaranya Rp 2,3 triliun kan pasti nggak cuma dua orang itu yang bertanggungjawab. Sebentar lagi mungkin ada gelar, sebentar lagi mungkin nambah," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3).
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Kapan Kejaksaan Agung menetapkan tersangka? Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka TPPU? Dalam perkara ini, SYL juga telah ditetapkan menjadi tersangka TPPU lantaran diduga menikmati hasil uang haram yang didapat SYL dari 'malak' ke bawahannya di Kementerian Pertanian (Kementan).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Ada 14 orang terdiri dari anggota DPR dan birokrat disebut dalam dakwaan menerima dana megaproyek tersebut. Total uang disita menurut Agus jumlahnya Rp 250 Milyar, dengan rincian Rp 30 milyar dikembalikan dan 220 milyar sitaan.
"Kan sudah dibilang 14 orang. 14 itu ada birokratnya ada DPR. 30 Milyar yang dikembalikan yang 220 kan kita menyita," ujarnya.
Perihal pembuktian dakwaan, Agus meminta untuk mengikuti proses pengadilan. Apalagi banyak masukan dari berbagai pihak ke KPK untuk kasus ini.
"Ya nanti diikuti aja proses pengadilan. KPK kan informasinya banyak sekali dari banyak pihak. Jadi yang perlu saya tekankan. Informasi dari Pak Nazaruddin satu padahal kita memeriksa 274 saksi," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024.
Baca Selengkapnya