Ketua KPK: Letkol TNI ke atas wajib laporkan harta
Merdeka.com - Bahaya korupsi kini menyasar siapa saja. Agar perilaku korup tak tumbuh subur di tubuh para prajurit Tentara Nasional Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), memberikan tips.
Cara dengan dengan melaporkan semua harta yang dimiliki secara berkala, benar dan jujur. Mulai dari yang berpangkal Letnan Kolonel (Letkol) sampai yang tertinggi.
"Ke depan kita ingin peningkatan. Selama ini ada eselonisasi, ada eselon tertentu yang wajib melaporkan harta kekayaan. Ke depan kita ingin bahwa mulai pangkat Letkol (Letnan Kolonel) punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN, ini sebenarnya yang ingin kita perluas," kata Abraham Samad kepada wartawan, Senin (11/8).
-
Bagaimana TNI AD tunjukkan komitmennya? Maruli kemudian menyambut baik wacana yang dikemukakan Danjen USARPAC, serta menyatakan pula komitmen TNI AD untuk memperdalam kerjasama di bidang militer.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Siapa Jenderal TNI yang pernah menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan? Tokoh militer TNI-AD asal Jambi ini merupakan satu-satunya Jenderal yang menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan.
-
Apa harapan Sahroni untuk KPK? 'Tapi Pak Nawawi ini punya karier panjang sebagai hakim di pengadilan. Jadi saya rasa tidak usah diragukan lagi kalau soal profesionalitas, integritas, kearifan, dan ketegasannya. KPK di bawah kepemimpinan Pak Nawawi pastinya akan semakin rapih secara struktur, semakin bijak dalam menggunakan kewenangan, dan semakin gaspol dalam pemberantasan-pencegahan,' tambahnya.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Kenapa Kapolri memberi pesan ke Theodore? 'Waktu itu Bapak Kapolri menyampaikan tantangan Polri ke depan itu semakin berat. Bagaimana caranya saya sebagai Adhi Makayasa punya tanggung jawab untuk merangkul teman-teman saya satu angkatan memberikan dampak atau aura yang baik, pengertian bahwa tantangan Polri ke depan itu sangat berat.'
Hal itu dikatakan Abraham saat menghadiri deklarasi 'Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan TNI', di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Abraham mengklaim, sejauh ini KPK mempunyai koordinasi yang baik dengan TNI. Karena itulah, KPK berusaha selalu mengingatkan kepada seluruh prajurit hingga petinggi TNI untuk patuh dalam melaporkan harta kekayaan.
"Oleh karena itu sistem yang dibangun adalah sistem menutup keran-keran kebocoran. Peran KPK terus melakukan koordinasi agar kepatuhan TNI agar supaya ada kepatuhan melaporkan LHkPN ini sebenarnya yang penting," lanjutnya.
Abraham menilai, selama ini TNI sudah bekerjasama dengan baik utamanya dalam hal audit harta kekayaan baik kalangan perwira menengah maupun perwira tingginya.
"Dan Alhamdulillah kepatuhan TNI terhadap laporan LHKPN, kita beri nilai cukup bagus," puji Abraham. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaPuspom TNI memastikan pihaknya, sesuai arahan Panglima Yudo Margono, akan terus memberantas korupsi di institusi.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaDalam melakukan penyitaan, KPK akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK.
Baca SelengkapnyaKomandan Puspom (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) R Agung Handoko buka suara mengenai kasus suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca Selengkapnya