Follow
Ketua KY sebut hakim dan panitera pengganti yang ditangkap KPK serakah
Merdeka.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyesalkan hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap terkait perkara yang sedang ditangani. Dia beranggapan, tertangkapnya hakim dan panitera pengganti merupakan urusan personal.
"Sangat disayangkan ini terjadi, tapi sekali lagi ini terjadi akibat faktor personal yakni, keserakahan bukan karena kelompok," kata dia saat menyambangi kantor PN Tangerang, selasa (13/3).
Menurut dia, kesejahteraan para hakim dan panitera saat ini sudah jauh lebih baik, seharusnya tindakan mencoreng itu tak lagi terjadi di institusi peradilan.
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Siapa yang disebut membongkar kebusukan hakim? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
"Harusnya tidak ada yang seperti ini, karena hidup mereka sudah terjamin. Tapi balik lagi karena keserakahan jadi mereka seperti ini," kata dia.
Dia mengaku baru mengetahui ihwal penangkapan itu terhadap panitera pengganti (TA). "Kalau yang lainnya masih menunggu konfirmasi dari KPK," kata Aidul.
Diketahui, KPK melakukan OTT kepada tujuh orang baik jajaran Pengadilan Negeri Tangerang ataupun pihak swasta terkait dugaan kasus perdata yang sedang ditangani. Diketahui, dua di antaranya merupakan Hakim Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti Tuti Atika.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya
Kedua jaksa yang terlibat korupsi itu dipecat sementara
Baca Selengkapnya
Tiga hakim itu terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH) dengan klasifikasi pelanggaran berat.
Baca Selengkapnya
Harli memastikan bahwa penarikan 10 jaksa yang ditugaskan pada KPK tidak terkait dengan penanganan perkara.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya
Sepuluh jaksa tersebut sudah dalam 10 tahun berdinas di KPK
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, dua hakim terlapor lainnya yang memutus putusan sela tersebut tidak terbukti melanggar KEPPH
Baca Selengkapnya
Kalimat pembuka yang 'tak biasa' ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.
Baca Selengkapnya