Ketua MUI sebut Presiden Jokowi trauma bagikan lahan ke perorangan
Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen mengatasi kesenjangan. Solusi mengatasi kesenjangan ala Presiden Joko Widodo, yaitu dengan melakukan redistribusi aset.
Ma'ruf menjelaskan Presiden menginginkan agar aset terutama tanah tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat tapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik kepada masyarakat. Baik melalui koperasi, pesantren, maupun melalui berbagai kelembagaan.
"Tadi beliau (Presiden) memang agak trauma kalau kepada perorangan. Karena kalau perorangan itu dikhawatirkan nanti dijual lagi," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3).
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana MUI menilai pentingnya aturan dalam mengelola kekayaan negara? “Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir,“ ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Redistribusi lahan tersebut teknisnya nanti akan dijalankan pemerintah. Menurut Ma'ruf, Presiden sudah memegang sekitar 12,7 juta hektare lahan untuk diredistribukan.
Lahan tersebut didapatkan hasil mengambil lahan yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah, lanjut dia, nantinya akan menyeleksi lahan tersebut sebelum diredistribusikan.
"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.
Pembahasan mengatasi kesenjangan, menurut pengakuan Ma'ruf merupakan topik utama yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi.
Selain membahas solusi mengatasi kesenjangan, dalam pertemuan, dibahas pula tentang kemitraan. Soal kemitraan, kata Ma'ruf, merupakan hal yang menarik. Sebab, bertujuan agar tidak terjadi benturan antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat.
Ma'ruf menjelaskan Presiden ingin ada kemitraan antara konglomerat dan ekonomi lemah. Sehingga dapat saling membantu satu sama lain dan tidak terjadi kemarahan di kalangan pelaku ekonomi lemah dan tidak terjadi kecemburuan sosial.
"Beliau bertekad untuk menghilangkan masalah pokok. Kalau tidak diselesaikan sekarang itu akan terus berkembang menjadi beban negara sampai ke depan," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca Selengkapnyaturan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN AHY bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres
Baca SelengkapnyaJokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca Selengkapnya