Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MUI sebut Presiden Jokowi trauma bagikan lahan ke perorangan

Ketua MUI sebut Presiden Jokowi trauma bagikan lahan ke perorangan Ketua MUI Maruf Amin bertemu Presiden Jokowi di Istana. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen mengatasi kesenjangan. Solusi mengatasi kesenjangan ala Presiden Joko Widodo, yaitu dengan melakukan redistribusi aset.

Ma'ruf menjelaskan Presiden menginginkan agar aset terutama tanah tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat tapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik kepada masyarakat. Baik melalui koperasi, pesantren, maupun melalui berbagai kelembagaan.

"Tadi beliau (Presiden) memang agak trauma kalau kepada perorangan. Karena kalau perorangan itu dikhawatirkan nanti dijual lagi," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3).

Redistribusi lahan tersebut teknisnya nanti akan dijalankan pemerintah. Menurut Ma'ruf, Presiden sudah memegang sekitar 12,7 juta hektare lahan untuk diredistribukan.

Lahan tersebut didapatkan hasil mengambil lahan yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah, lanjut dia, nantinya akan menyeleksi lahan tersebut sebelum diredistribusikan.

"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.

Pembahasan mengatasi kesenjangan, menurut pengakuan Ma'ruf merupakan topik utama yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi.

Selain membahas solusi mengatasi kesenjangan, dalam pertemuan, dibahas pula tentang kemitraan. Soal kemitraan, kata Ma'ruf, merupakan hal yang menarik. Sebab, bertujuan agar tidak terjadi benturan antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat.

Ma'ruf menjelaskan Presiden ingin ada kemitraan antara konglomerat dan ekonomi lemah. Sehingga dapat saling membantu satu sama lain dan tidak terjadi kemarahan di kalangan pelaku ekonomi lemah dan tidak terjadi kecemburuan sosial.

"Beliau bertekad untuk menghilangkan masalah pokok. Kalau tidak diselesaikan sekarang itu akan terus berkembang menjadi beban negara sampai ke depan," ujarnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya
Canda Nusron Wahid Goda Politisi PDIP Jadi CEO Bimantara
Canda Nusron Wahid Goda Politisi PDIP Jadi CEO Bimantara

Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.

Baca Selengkapnya
Kelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa
Kelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang

turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.

Baca Selengkapnya
Bertemu Wapres, AHY Dapat Wejangan untuk Berantas Mafia Tanah hingga Estafet Kepemimpinan
Bertemu Wapres, AHY Dapat Wejangan untuk Berantas Mafia Tanah hingga Estafet Kepemimpinan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Wajah Keras Jokowi Bicara Soal Konflik Lahan: Bisa Sampai Saling Bunuh
VIDEO: Momen Wajah Keras Jokowi Bicara Soal Konflik Lahan: Bisa Sampai Saling Bunuh

Jokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

Baca Selengkapnya
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Tegas Jokowi ke Warga
VIDEO: Pesan Tegas Jokowi ke Warga "Sekolahkan Sertifikat Boleh Jangan Buat Beli Motor!"

Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi

Baca Selengkapnya