Ketua Panwaslu Lamongan diduga tidak fair soal kasus PKH

Merdeka.com - Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan, Tony Wijaya diduga 'ada main' dengan laporan pembagian stiker Cagub-Cawagub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng.

Tony, bahkan langsung menjatuhi vonis bersalah ke Tim Paslon 1 dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Lamongan tanpa klarifkasi lebih dulu terkait laporan Khotamin Bernomor: 003/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 dengan terlapor berinisial LM, warga setempat.

Status LM yang dilaporkan Khotamin, ternyata bukan tim sukses Khofifah-Emil. Dia juga bukan penerima manfaat PKH. Sedang kehadiran LM di acara pencairan dana PKH di Desa Kendalkemlagi beberapa waktu lalu, karena mewakili saudaranya yang merantau ke luar pulau. Sementara anak dari saudaranya itu ikut LM.

Sementara dalam laporan Khotamin menyebut, bahwa Paslon 1 memanfaatkan PKH untuk sarana kampanye Pilgub Jawa Timur, dengan cara membagikan stiker Cagub-Cawagub kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di acara PKH.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata stiker alat peraga itu bukan dibagi-bagikan oleh LM, melainkan oleh KMT. Stiker itu, dibagikan kepada KPM di luar lokasi acara PKH atau saat para penerima manfaat perjalanan pulang.

Meski sudah melakukan penyelidikan, dan LM tidak terbukti bersalah, Panwaslu tetap melakukan tindak lanjut dengan merekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar memberi sanksi administrasi kepada Tim Khofifah-Emil tanpa lebih dulu meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.

Panwas juga merekomendasikan Dinas Sosial untuk memberi sanksi Kholis Fahmi selaku pendamping PKH di Lamongan. Rekom Panwaslu itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 003.o/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018, tertanggal 30 April.

Namun, langkah Tony ini dinilai tidak fair dan merugikan banyak pihak. Karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 003.o.1/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018, yang juga terbit pada tanggal 30 April, menyatakan bahwa perkara tersebut dihentikan karena tidak ada unsur tindak pidana Pemilu, baik dari Tim Paslon 1 maupun dari pendamping PKH.

Surat penghentian perkara ini berdasarkan rapat bersama anggota Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polri, dan Kejari Lamongan. "Ya tentu kami sangat dirugikan. Kemudian dari rekom yang dirugikan itu, ternyata setelah ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ternyata tidak bisa dilanjutkan. Artinya rekom ini lemah," sesal Tim Hukum dan Advokasi Paslon 1, Hadi Mulyo Utomo usai klarifikasi ke Panwaslu Lamongan, Rabu (2/5).

Hadi juga meminta Panwaslu Lamongan, jika tidak sempat melakukan klarifikasi, untuk tidak menyimpulkan sendiri sebuah laporan bahwa itu benar kesalah Paslon. "Jadi, ketika dia (Panwaslu) tidak bisa membuktikan Paslon Nomor 1, ya dia tidak, jangan sampai overlap bahwa ini tindakan nomor satu," harapnya.

Hadi juga menegaskan, bahwa pihaknya belum berani menyimpulkan, tindakan overlap ini mengindikasikan kalau Tony ada 'main mata' soal penyelesaikan perkara ini. "Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Tapi kami punya tim, tentu akan membicarakan masalah ini di internal kami, termasuk nanti akan melakukan upaya apa?" tegas Hadi.

Terpisah Tony lebih banyak menghindar saat dicecer pertanyaan seputar sanksi administrasi yang direkom Panwaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan. "Itu silakan nanti ke KPU. KPU nanti yang memutuskan (sanksinya)," elak Tony sembari mencari cara menghindari pertanyaan wartawan.