Klaim Prabowo sebagai 'pembela HAM paling keras' dipertanyakan

Merdeka.com - Klaim calon presiden Prabowo Subianto bahwa dia adalah 'pembela HAM paling keras' saat aktif di militer dipertanyakan oleh aktivis HAM. Ketua BP Setara Institute, Hendardi, meminta mantan Danjen Kopassus itu membuktikan pernyataannya dalam debat capres-cawapres semalam.

"Dia bilang dia pembela HAM paling keras, apa buktinya? Apakah kalau menculik itu membela HAM? Atau bagaimana?" tegas Hendardi di kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Selasa (10/6).

Hendari mengaku tidak mengerti maksud Prabowo menyebut dirinya pembela HAM paling keras. "Itu kan harus ada rekam jejak kalau menyebut diri pembela HAM, dan itu tak dielaborasi oleh dirinya saat debat capres-cawapres," paparnya.

Pernyataan Prabowo soal HAM dalam debat semalam adalah untuk menjawab pertanyaan Jusuf Kalla ( JK ). Pasangan calon presiden Joko Widodo ( Jokowi ) itu bertanya lewat adagium yang sebelumnya disampaikan Prabowo yakni "tidak ada pengikut yang salah, tetapi pemimpin yang salah." "Bagaimana pemimpin yang baik menjaga hak asasi manusia?" tanya JK .

Menurut Hendardi, pertanyaan JK tersebut masih terlalu sopan. Sebab, apa yang dilakukan JK sangat dinantikan publik yang tak ingin memilih pemimpin seperti 'mencari kucing dalam karung'. "Justru pertanyaan itu akan membuka suatu kebenaran. Itu sebenarnya harus dijawab. Tapi Pak JK masih terlalu sopan, seharusnya dia bisa kejar terus soal itu," kata Hendardi.

Soal jawaban Prabowo bahwa yang mengerti tugas-tugasnya selama menjadi prajurit TNI adalah atasannya, menurut Hendardi, ada benarnya. Namun, kata Hendardi, hal yang belum dibuka ke publik adalah keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI yang belum menyentuh level konsekuensi hukum. Seharusnya, lanjut dia, kasus itu dibawa ke peradilan militer maupun peradilan HAM.

"Kenapa Prabowo tak memperjelas keputusan DKP itu saat debat? Tentu karena dia pasti akan menyembunyikan hal yang merugikan dia. Atau katakanlah dia takkan mau menyatakan hal yang bisa merugikan pencitraan dirinya," jelas Hendardi.

Padahal, lanjutnya, di dalam hukum hak asasi, setiap orang juga memiliki tanggung jawab individu. "Tak semua hal bisa dilempar ke atasannya. Dalam HAM ada yang namanya tanggung jawab individual," kata Hendardi. (mdk/ren)