Komisi I DPR minta keputusan Marsekal Hadi anulir rotasi 16 pati TNI tak dipolitisir

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI tidak perlu dipolitisasi. Sebab, mutasi di internal TNI berbeda dengan perombakan menteri di kabinet.

"Mutasi di TNI tidak sama logikanya dengan reshuffle kabinet loh ya. Jadi jangan juga kita mempolitisasinya," kata Hanafi saat dihubungi, Selasa (20/12).

Pembatalan mutasi anggota TNI adalah hal wajar. Keputusan itu, kata Hanafi, merupakan kewenangan penuh dari Panglima TNI.

"Mutasi di tubuh TNI adalah hal yang normal. Tentu itu sepenuhnya kewenangan panglima TNI," tegasnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah membatalkan mutasi terhadap sejumlah anggota TNI. Mutasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo.

Surat yang telah diterbitkan oleh Gatot saat itu dengan nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dibatalkan oleh Hadi lewat penerbitan surat keputusan baru bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang dibuat oleh Gatot sewaktu masih menjabat sebagai Panglima TNI yaitu sebanyak 85 anggota TNI dirotasi. Namun, dengan keluarnya surat keputusan baru yang dibuat oleh Hadi, sebanyak 16 anggota TNI batal dirotasi.