Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I DPR sepakati RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea

Komisi I DPR sepakati RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Hanafi Rais. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Komisi I DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama di Bidang Pertahanan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam hingga akhirnya UU tersebut disepakati.

"Tadi kami memutuskan terkait kerja sama di bidang pertahanan antara Korea dan Indonesia di bawa ke rapur (rapat paripurna) besok (10/6). Dan kalau sudah disetujui itu akan diratifikasi dan sifatnya mengikat secara hukum bagi kedua negara," kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Senin (9/6).

Dalam rapat itu, kata Hanafi, anggota komisi I sempat memberikan kritik terkait proyek pesawat tempur jet. Menurutnya proyek tersebut jangan sampai menggantung.

"Tadi kita beri catatan kritis bahwa proyek pesawat tempur jet bersama antara Indonesia dengan Korea KFX-IFX itu jangan sampai menyalahi kaidah UU yang akan kita ratifikasi nanti itu," ujarnya.

"Karena kita melihat keputusan presiden terkait proyek bersama KFX ini masi menggantung. Mau lanjut atau berhenti. Karena pemerintah informasi terakhir menangguhkan pembayaran itu, meminta negosiasi ulang," sambung.

Hanafi juga menjelaskan rentetan kerjasama antar Korea dan Indonesia. Di antaranya pertukaran personel militer serta alusista.

"Pertama alutsista, kemudian juga dibahas mengenai pengorganisasian dua negara ini yang juga melekat cara menyelesaikan perselisihan apabila timbul masalah, kedua negara sepakat membuat komite bersama kalau ada kerja sama pesawat tempur, kapal selam itu dikelola komite bersama ini," ucapnya.

"Kalau ada masalah dan tidak bisa diselesaikan komite bersama, maka akan dibawa ke level Kementerian Pertahanan dua negara. Kalau tidak selesai juga ya melalui jalur diplomatik," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Indonesia melalui Menteri Pertahanan (Menhan) melakukan penandatangan perjanjian dengan Korea Selatan. Perjanjian yang dilakukan kedua bela negara meliputi produksi pesawat tempur KFX/IFX.

"Nanti kita produksi KFX/IFX termasuk maintenance, sustainability, modification dan upgrading," ujar Menhan Ryamizard Ryacudu di Kantor Menhan Jalan Medan Merdeka Barat No 13-14, Jakarta Pusat usai kegiatan penandatangan strategic cooperation agreement antara PT DI dan Korea Aerospace Industries (KAI), Jumat (4/12).

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna

Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global.

Baca Selengkapnya
Menhan Prabowo Subianto: Lima RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Penting Bagi Indonesia
Menhan Prabowo Subianto: Lima RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Penting Bagi Indonesia

Prabowo menyebut RUU tersebut menjadi penting sebab negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik dalam bidang pertahanan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rincian Lengkap RI Hibahkan Senjata ke Kamboja & Terima Kapal Perang dari Korsel
VIDEO: Rincian Lengkap RI Hibahkan Senjata ke Kamboja & Terima Kapal Perang dari Korsel

Wakil Menteri Pertahanan Herindra merinci pemberian hibah senjata dan amunisi untuk Pasukan Khusus AD Kamboja.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Baca Selengkapnya
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Selengkapnya
Utut PDIP Bocorkan Isi Pertemuan dengan Fraksi PKB di DPR, Bahas Wacana Koalisi?
Utut PDIP Bocorkan Isi Pertemuan dengan Fraksi PKB di DPR, Bahas Wacana Koalisi?

Fraksi PDIP dan PKB akan saling mendukung dalam kinerja di Parlemen. Dan terakhir, terkait rencana pertemuan antara Cak Imin dengan Megawati.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Terima Kunjungan Parlemen Thailand, Wakil Ketua BKSAP Putu Rudana Dorong Implementasi Resolusi Myanmar
Terima Kunjungan Parlemen Thailand, Wakil Ketua BKSAP Putu Rudana Dorong Implementasi Resolusi Myanmar

Parlemen Thailand berkunjung ke Indonesia perkuat kerjasama di berbagai bidang

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU

Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

Baca Selengkapnya