Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II DPR kembali undang 3 menteri bahas Perppu Ormas

Komisi II DPR kembali undang 3 menteri bahas Perppu Ormas Ilustrasi rapat Komisi II. ©2017 Merdeka.com/renald ghiffari

Merdeka.com - Komisi II DPR kembali menggelar rapat kerja membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Menindaklanjuti Perppu tersebut, Komisi II DPR hari ini mengundang tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Hari ini kita akan Raker dengan tiga menteri. Dan akan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi tentang kelanjutan dari pembahasan Perppu Ormas ini," kata Ketua komisi II, Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Rapat ini, kata Amali, sebagai bentuk tindak lanjut pada rapat dua minggu lalu. Kali ini, merupakan kesempatan bagi setiap fraksi di DPR untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai terbitnya Perppu Ormas.

"Agenda hari ini adalah kelanjutan dari raker kita yang tanggal 4 (Oktober) yang lalu kalau tanggal 4 yang lalu itu pemerintah telah menyampaikan penjelasan tentang Perppu yang diluncurkan oleh pemerintah," ujarnya.

Setelah mendengarkan pendapat fraksi, komisi II akan segera memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk dimintai pendapatnya mengenai Perppu ormas itu. Hal itu dilakukan untuk melihat respon masyarakat dengan adanya Perppu Ormas itu.

"Setelah itu kemudian jika disepakati untuk dilanjutkan maka kita akan besok sudah mulai dgn mengundang berbagai pihak dari masyarakat untuk kita dengarkan pandangan dan pikiran mereka baik yang mendukung maupun menolak maupun yg posisinya di tengah-tengah," ucapnya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat

Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya