Komisi III DPR: Desa Wadas Bukan Bagian PSN, Masyarakat Berhak Menolak

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menuturkan, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tidak termasuk bagian proyek strategis nasional. Sebab itu, masyarakat berhak menolak kegiatan pengukuran tanah dan aktivitas penambangan di Wadas.

Hal ini merupakan temuan Komisi III DPR RI dalam kunjungan spesifik di Desa Wadas, Kamis (10/2).

"Kami menemukan Desa Wadas itu bukan bagian dari proyek (strategis) nasional," ujar Desmond kepada wartawan, Jumat (11/2).

Proyek strategis nasional di sana adalah pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo.

Batuan andesit yang ditambang di Desa Wadas hanya spotting, alias pelaksana pembangunan Bendungan Bener.

"Proyek waduk ini yang melaksanakan penambangan membeli batu dari masyarakat, bukan membeli tanah. Nah, itulah alasannya bahwa kenapa batu ini bukan bagian dari proyek (strategis) nasional," ujar politikus Gerindra ini.

Karena bukan termasuk dalam proyek strategis nasional, menurut Desmond, warga Desa Wadas berhak menolak kegiatan pengukuran tanah untuk penambangan. Jika masyarakat menolak disamaartikan melawan pembangunan merupakan pemikiran yang salah.

"Masyarakat yang menolak dianggap masyarakat yang melawan pembangunan, ini tidak benar. Makanya saya bilang masyarakat berhak menolak, kenapa, karena Wadas bukan tempat yang seharusnya ditenggelamkan, bukan bagian proyek nasional," ujar Desmond.

"Jadi kalau masyarakat Wadas menolak ya sah-sah saja. Masa rakyat enggak bisa menolak," sambungnya.

Diharapkan masalah yang terjadi di Wadas tidak perlu terulang. Sebaiknya TNI-Polri tidak perlu turun langsung dan berhadapan dengan warga. Masalah yang terjadi di Desa Wadas karena pelaksanaan dan komunikasi yang kurang baik.

Maka itu, pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki komunikasi itu dan mensosialisasikan proyek Bendungan Bener.

"Pertemuan kami tadi dengan Pak Kapolda, dengan Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), dengan PPN dan Badan Sungai, disaksikan oleh Pangdam Jawa Tengah itu adalah bagaimana ke depan memperbaiki kekurangan komunikasi-komunikasi," kata Desmond.

"Misalnya, di Desa Wadas itu harus dibeli tanahnya, atau cukup orang yang setuju itu lah yang dipetakan cukup enggak tanah yang dibeli, atau jumlah batunya untuk pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, Komisi III akan merumuskan hasil temuan menjadi sebuah rekomendasi. Perumusan rekomendasi itu akan dibuat Komisi III pada Senin (14/1) mendatang.

"Hari senin kami akan rumuskan segala temuan. Berdasarkan temuan dan rumusan itu kita akan rekomendasikan sesuai dengan temuan, atau kita mengimbau bikin surat imbauan kepada yang seharusnya kami imbau," ujar Desmond.